Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Ketua Komisi II Kritik Mental Kerja ASN: Ngabsen, Pulang, Ngopi, Sore Absen Lagi

By On Sabtu, Juli 18, 2026

 


JAKARTA, Kontras7 - Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda mengkritik keras mentalitas kerja aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. "Mentalitas sumber daya manusianya enggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi," ujar Rifqi dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dikutip dari siaran Youtube TVR Parlemen, Rabu (15/7/2026).

Politikus Partai Nasdem itu juga menyorot ASN yang kerap dipandang sebagai profesi yang berada dalam zona nyamannya. Di hadapan Rini, ia juga menyorot kinerja ASN di Indonesia yang tidak kompetitif ketimbang pegawai swasta. "Coba kita pikirin deh di swasta orang bisa kompetitif kok pegawai Negeri ASN enggak bisa kompetitif," ujar Rifqi.

Revisi UU ASN Oleh karena itu, Komisi II disebutnya akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satu yang akan diatur adalah sistem kepegawaian yang akan menambah mekanisme target kinerja.

 "Kita ke depan mungkin perlu meningkatkan sedikit key performa indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita, apakah itu pegawai negeri sipil, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus," ujar Rifqi. 

Nantinya, RUU ASN akan mengatur indikator untuk memberhentikan ASN yang tidak memenuhi target kinerjanya. 

Ia menjelaskan, sistem kerja berbasis KPI yang jelas sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kepala daerah dalam mengevaluasi bawahannya. 

"Jadi, orang bekerja memang perlu KPI, bagus kita pertahankan enggak bagus ya out. Ini semua jadi beban kita di daerah bupati, gubernur, wali kota. Mau memberhentikan enggak ada indikatornya, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau jadi beban," ujar Rifqi. 

Capaian Reformasi Birokrasi Dalam rapat kerja tersebut, Rini melaporkan bahwa reformasi birokrasi dalam skala nasional pada 2025 meningkat menjadi 73,37, dari 71,92 pada 2024.

Kemudian untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), angkanya turun dari 64,55 pada 2024 menjadi 66,42 pada 2025.

"SAKIP instansi pemerintah itu memang masih skornya masih tidak terlalu baik," ujar Rini. 

Selain itu, indeks kepuasan masyarakat nasional meningkat dari 88,9 pada 2024 menjadi 89,45 pada 2025. Sedangkan skor indeks pelayanan publik sebesar 4.02 (2024) menjadi 4,04 (2025).


Sumber : Kompas.Com


Dorong Peningkatan Fasilitas Pendidikan, Wapres Gibran Tinjau MIN 1 Rokan Hilir

By On Sabtu, Juli 18, 2026



KONTRAS7, - Wapres Gibran Tinjau MIN 1 Rokan Hilir, Riau, untuk memantau renovasi dan mendorong pemenuhan sarana pendidikan guna optimalkan kegiatan belajar mengajar.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Rokan Hilir, Riau, pada Jumat (17/7). Kunjungan ini bertujuan melihat langsung progres renovasi sekolah sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Wapres Gibran juga mendorong pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran berdialog intensif dengan Kepala MIN 1 Rokan Hilir, Arniyeti. Diskusi ini membahas kebutuhan tambahan ruang belajar serta fasilitas pendukung lainnya. Tujuannya adalah agar kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat berlangsung lebih optimal dan efektif.

Peninjauan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini tidak hanya dilakukan melalui rehabilitasi bangunan, tetapi juga dengan pemenuhan sarana pendukung yang sesuai. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kebutuhan Mendesak MIN 1 Rokan Hilir

Kepala MIN 1 Rokan Hilir, Arniyeti, menyampaikan beberapa prioritas kebutuhan fasilitas kepada Wapres Gibran. Sekolah ini masih kekurangan tiga kelas belajar yang sangat dibutuhkan. Selain itu, Arniyeti juga menyoroti ketiadaan aula dan mushalla di lingkungan sekolah.

Fasilitas penunjang seperti laboratorium komputer juga menjadi prioritas utama yang disampaikan. Ketersediaan lab komputer sangat penting untuk mendukung pembelajaran di era digital. Pemenuhan sarana ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di MIN 1 Rokan Hilir.

Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran segera berdiskusi dengan perangkat daerah terkait dan satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembicaraan ini fokus pada kemungkinan pengembangan fasilitas sekolah. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemanfaatan lahan di sekitar lokasi sekolah untuk pembangunan tambahan.

Komitmen Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional

Selain meninjau pembangunan fisik sekolah, Wapres Gibran juga menyapa para siswa MIN 1 Rokan Hilir. Interaksi ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan secara menyeluruh. Wapres juga sempat memperhatikan perlengkapan sekolah yang digunakan oleh para siswa.

Menurut Arniyeti, Wapres Gibran melihat ada siswa yang menggunakan seragam berbeda warna. Beliau kemudian menyampaikan rencana untuk membelikan seragam sekolah bagi anak-anak. Inisiatif ini menunjukkan perhatian detail Wapres terhadap kenyamanan dan kesetaraan siswa dalam proses belajar.

Program rehabilitasi dan renovasi sekolah ini merupakan bagian integral dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas pendidikan. Presiden menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh Indonesia.

Dalam peninjauan ini, Wapres Gibran didampingi oleh sejumlah pejabat penting. Mereka termasuk Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Rokan Hilir Bistamam, dan Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles. Hadir pula Anggota DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Efendi, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis M. Yudi Prasetya, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.


Sumber: AntaraNews

Kemenekraf dan Kedubes AS Perkuat Kolaborasi Industri Gim, Targetkan Talenta Muda

By On Sabtu, Juli 18, 2026



KONTRAS7, - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) meningkatkan kolaborasi industri gim di Indonesia, fokus pada pengembangan talenta muda dan ekosistem esports melalui inisiatif seperti ASIED.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta sepakat untuk mempererat kolaborasi dalam pengembangan industri gim dan sektor ekonomi kreatif lainnya. Inisiatif ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha dari kedua negara untuk saling berbagi pengalaman dan keahlian.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya secara langsung mengajak Kedubes AS untuk memfasilitasi pertukaran ini, dengan fokus utama pada penguatan ekosistem gim nasional. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi ruang-ruang kreatif di seluruh Indonesia melalui kehadiran American Corner.

Puncak dari kerja sama ini salah satunya terlihat melalui final Kejuaraan Nasional Esport Indonesia American Spaces (ASIED) yang diselenggarakan di @america, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari program pengembangan talenta digital muda Indonesia yang memanfaatkan esports sebagai media utama.

Mendorong Kolaborasi Lintas Negara dan Penguatan Ruang Kreatif

Kemenekraf menyampaikan harapannya agar Kedubes AS dapat membawa lebih banyak pelaku dan subsektor ekonomi kreatif dari Amerika Serikat untuk berkolaborasi di Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya berbagi pengalaman demi kemajuan bersama.

Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat terwujud melalui kehadiran American Corner di setiap ruang kreasi atau creative hub di Indonesia pada masa mendatang. Keberadaan American Corner diyakini akan mempermudah aktivasi dan optimalisasi fungsi ruang-ruang kreatif tersebut.

Langkah ini sejalan dengan upaya Kemenekraf untuk terus memperluas akses belajar dan berkarya bagi generasi muda di berbagai daerah. Tujuannya adalah mencetak lebih banyak talenta kreatif yang siap memasuki industri gim nasional yang terus berkembang pesat.

Esports sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif dan Inisiatif ASIED

Kemenekraf menilai esports sebagai salah satu sektor yang memiliki peran krusial dalam menggerakkan ekonomi kreatif Indonesia. Sektor ini tidak hanya melahirkan atlet, tetapi juga berbagai profesi kreatif lainnya seperti caster, content creator, coach, dan event organizer yang tumbuh dalam satu ekosistem.

Pemerintah Indonesia sangat mendukung inisiatif American Spaces Indonesia Esports Development (ASIED) yang digagas oleh Kedubes AS. Program ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di subsektor gim, selaras dengan visi Kemenekraf untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif.

Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, Kemenekraf berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama ini. Tujuannya adalah memastikan semakin banyak talenta muda Indonesia yang memperoleh kesempatan untuk berkembang dan berinovasi di bidang ini.

Dampak Positif ASIED bagi Talenta Digital Indonesia

Inisiatif ASIED merupakan program pengembangan talenta digital muda Indonesia yang memanfaatkan esports sebagai media utama kegiatan. Program ini mencakup berbagai lokakarya, mulai dari manajemen penyelenggaraan kompetisi, penyiaran, operasional liga, desain grafis, hingga pembuatan konten dan komentator pertandingan.

Program berskala nasional ini berlangsung selama lebih dari tujuh bulan dan telah menjangkau tujuh kota di Indonesia, yaitu Padang, Pontianak, Semarang, Yogyakarta, Malang, Makassar, dan Ambon. Lebih dari 1.750 peserta dan 50 komunitas esports di seluruh Indonesia telah terlibat dalam inisiatif ini.

Penjabat Urusan Publik Kedubes AS di Jakarta, Abraham Lee, menyatakan bahwa ekosistem digital dapat menjadi katalis untuk menjalin persahabatan antarnegara. Ia menekankan bagaimana esports telah menjadi wadah utama untuk menghubungkan generasi muda lintas budaya dan benua.

“Melalui ASIED, kita bisa melihat langsung bagaimana kecintaan yang sama terhadap gim dapat mendorong terciptanya relasi persahabatan, membangun keahlian, dan membuka pintu peluang bagi kaum muda Indonesia dan bagi hubungan AS-Indonesia yang lebih luas,” ucap Abraham Lee.


Sumber: AntaraNews


Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp2,614 Juta per Gram pada Sabtu Ini

By On Sabtu, Juli 18, 2026



KONTRAS7, - Simak update terbaru harga emas Antam yang melonjak signifikan menjadi Rp2,614 juta per gram pada Sabtu, 18 Juli 2026, beserta rincian harga dan ketentuan pajak yang berlaku.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan signifikan pada Sabtu, 18 Juli 2026. Kenaikan ini terjadi di tengah dinamika pasar komoditas global yang terus bergerak. Informasi ini penting bagi para investor dan masyarakat yang tertarik pada investasi emas.

Berdasarkan pantauan dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam per gram kini mencapai Rp2.614.000. Angka ini menunjukkan peningkatan dari harga sebelumnya yang tercatat Rp2.606.000 per gram pada hari yang sama. Perubahan harga ini berlaku efektif per pukul 11.00 WIB.

Tidak hanya harga jual, harga beli kembali (buyback) emas Antam juga turut mengalami kenaikan. Kebijakan harga yang fluktuatif ini menjadi perhatian utama bagi mereka yang berencana membeli atau menjual kembali emas batangan.

enaikan Harga Jual dan Buyback Emas Antam

Pada Sabtu, 18 Juli 2026, harga emas Antam tercatat melonjak menjadi Rp2.614.000 per gram, mengalami kenaikan sebesar Rp8.000 dibandingkan dengan harga jual di hari sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan kondisi pasar terkini dan minat investasi pada logam mulia. Investor perlu memantau pergerakan harga ini untuk membuat keputusan yang tepat.

Sejalan dengan harga jual, harga beli kembali atau buyback emas Antam juga mengalami peningkatan. Harga jual kembali emas Antam hari ini dipatok sebesar Rp2.349.000 per gram. Kenaikan harga buyback memberikan keuntungan lebih bagi pemilik emas yang ingin mencairkan investasinya.

Meskipun terjadi kenaikan, perlu diingat bahwa harga emas batangan Antam memiliki sifat fluktuatif. Perubahan harga dapat terjadi sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar global dan faktor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pengecekan harga secara berkala sangat disarankan sebelum melakukan transaksi.

Ketentuan Pajak dalam Transaksi Emas Antam

Setiap transaksi yang melibatkan emas Antam dikenakan ketentuan pajak sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk transaksi beli kembali (buyback) dengan nilai di atas Rp10.000.000, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan tiga persen untuk non-NPWP. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Sementara itu, untuk pembelian emas Antam, pembeli dikenakan pajak PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi. Ketentuan ini berlaku umum untuk semua pembeli. Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), PPh 22 yang dikenakan adalah 0,45 persen. Namun, bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP, tarif PPh 22 yang berlaku lebih tinggi, yaitu 0,9 persen. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22 sebagai dokumen resmi.

Daftar Lengkap Harga Emas Antam per Gramasi

PT Antam Tbk melalui unit bisnis Logam Mulia menyediakan berbagai pilihan gramasi emas batangan untuk memenuhi kebutuhan investor. Setiap gramasi memiliki harga dasar yang berbeda, yang juga menjadi acuan perhitungan pajak pembelian. Berikut adalah daftar lengkap harga dasar emas Antam per gramasi yang berlaku pada Sabtu, 18 Juli 2026:


Harga emas 0,5 gram: Rp1.357.000.

Harga emas 1 gram: Rp2.614.000.

Harga emas 2 gram: Rp5.168.000.

Harga emas 3 gram: Rp7.727.000.

Harga emas 5 gram: Rp12.845.000.

Harga emas 10 gram: Rp25.635.000.

Harga emas 25 gram: Rp63.962.000.

Harga emas 50 gram: Rp127.845.000.

Harga emas 100 gram: Rp255.612.000.

Harga emas 250 gram: Rp638.765.000.

Harga emas 500 gram: Rp1.277.320.000.

Harga emas 1.000 gram: Rp2.554.600.000.


sumber : AntaraNews

Primaya Hospital Bekasi Timur Klaim Lakukan Tindakan Sacral Neuromodulation Pertama di Indonesia

By On Jumat, Juli 17, 2026

BEKASI, Kontras7.co.id – Primaya Hospital Bekasi Timur memperkenalkan inovasi layanan bedah saraf melalui tindakan Sacral Neuromodulation (SNM) bagi pasien yang mengalami gangguan fungsi kandung kemih, usus, dan organ panggul akibat kerusakan saraf.

Berdasarkan siaran pers yang diterima Kontras7.co.id, Jumat (17/7/2026), rumah sakit tersebut menyebut tindakan SNM yang dilakukan tim dokter spesialis bedah sarafnya diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan neuromodulasi di Tanah Air sekaligus membuka akses masyarakat terhadap teknologi medis berstandar internasional.

Tindakan tersebut dipimpin oleh dr. Muhamad Aulia Rahman, Sp.BS-FTB, FINSS, bersama tim dokter Primaya Hospital Bekasi Timur. Atas pencapaian tersebut, tim dokter menerima penghargaan dari PINS Medical sebagai bentuk apresiasi atas inovasi layanan yang dikembangkan.

Menurut dr. Muhamad Aulia Rahman, banyak pasien belum menyadari bahwa gangguan berkemih dapat disebabkan oleh kerusakan saraf sehingga penanganan selama ini lebih banyak berfokus pada gejala.

"Melalui Sacral Neuromodulation, kami memberikan stimulasi langsung pada saraf sehingga fungsi organ dapat kembali bekerja lebih optimal," ujarnya.

Ia menjelaskan, prosedur minimal invasif tersebut umumnya berlangsung sekitar 30 menit hingga satu jam dengan tujuan membantu meningkatkan kualitas hidup pasien.

Direktur Primaya Hospital Bekasi Timur, dr. dr. Meizar Rizaldi, M.Ked.Klin., MM., MBA., FISQua, mengatakan pencapaian tersebut merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang dapat diakses masyarakat Indonesia.

"Kami ingin memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap teknologi medis terkini tanpa harus mencari pengobatan ke luar negeri. Ke depan, kami akan terus menghadirkan inovasi yang didukung tenaga medis kompeten dan standar pelayanan terbaik," katanya.

Salah satu pasien, Ratna Ira Andriyanti (40), mengaku merasakan perubahan positif setelah menjalani terapi tersebut.

"Sebelumnya saya selalu khawatir saat beraktivitas karena sulit menahan buang air kecil. Setelah menjalani tindakan SNM, kondisi saya jauh lebih baik. Kini saya bisa kembali beraktivitas dengan dengan lebih percaya diri dan merasa mendapatkan kembali kualitas hidup saya," tuturnya.

Melalui inovasi tersebut, Primaya Hospital Bekasi Timur berharap semakin banyak pasien dengan gangguan saraf berkemih dapat memperoleh akses terhadap terapi neuromodulasi di dalam negeri tanpa harus mencari pengobatan ke luar negeri.

Editor: Redaksi Kontras7

Sumber: Siaran Pers Primaya Hospital Bekasi Timur.

HUT ke-8 RSUD Kota Serang, Direktur Ahmad Humariadi Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

By On Rabu, Juli 08, 2026

SERANG, Kontras7.co.id – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 RSUD Kota Serang menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, inovatif, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Direktur RSUD Kota Serang, dr. Ahmad Humariadi, MARS, menyampaikan harapannya agar di usia yang ke-8 ini, RSUD Kota Serang terus berkembang menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Kota Serang.

"Semoga RSUD Kota Serang semakin maju dan profesional sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan berkualitas, berwawasan lingkungan, serta berorientasi pada keselamatan pasien. Teruslah menjadi kebanggaan masyarakat dan mitra Pemerintah Kota Serang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera," ujar dr. Ahmad Humariadi.

Mengusung tema "Sinergitas Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Transformasi Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan untuk Pelayanan Berkualitas", peringatan HUT ke-8 RSUD Kota Serang diharapkan semakin memperkuat semangat seluruh jajaran rumah sakit untuk terus berinovasi, meningkatkan mutu pelayanan, serta memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan humanis kepada masyarakat.

Peringatan hari jadi ini juga menjadi refleksi atas perjalanan RSUD Kota Serang dalam memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung terwujudnya Kota Serang yang sehat, maju, dan sejahtera.

HAK JAWAB: Sekretaris Daerah Kota Serang Terkait Pemberitaan Besaran TPP

By On Minggu, Juli 05, 2026

 


​SERANG – Redaksi KONTRAS7.CO.ID memuat Hak Jawab dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang terkait pemberitaan sebelumnya yang berjudul "TPP Sekda Kota Serang Rp44 Juta per Bulan, Tertinggi Jauh dari Eselon II Lainnya."

​(Baca juga: https://www.kontras7.co.id/2026/04/tpp-sekda-kota-serang-rp-44-juta-per.html )

​Berikut adalah poin-poin penjelasan resmi dari Sekretaris Daerah Kota Serang sebagai pemenuhan Hak Jawab:

​1. Landasan Hukum Pemberian TPP

​Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kota Serang dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 58. Aturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta wajib memperoleh persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

​2. Kriteria dan Mekanisme Penilaian

​Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP disesuaikan dengan kelas jabatan. Adapun kriteria penilaiannya meliputi:

  • ​Beban kerja
  • ​Kondisi kerja
  • ​Prestasi kerja
  • ​Kelangkaan profesi
  • ​Pertimbangan objektif lainnya

​3. Beban Kerja dan Tanggung Jawab Sekda

​Sebagai pejabat birokrasi tertinggi di Kota Serang, Sekretaris Daerah menduduki Kelas Jabatan 15 (lima belas). Jabatan ini memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding kepala dinas atau badan lainnya, karena Sekda bertindak sebagai:

  • ​Kepala Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah) yang membawahi langsung 9 (sembilan) Bagian.
  • ​Koordinator dari 32 (tiga puluh dua) Perangkat Daerah di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Serang.

​4. Indikator Perhitungan Besaran TPP

​Besaran TPP untuk posisi Sekretaris Daerah dihitung secara terukur berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Selain kriteria beban kerja, perhitungan ini juga ditambah dengan Kriteria Prestasi Kerja yang mengacu pada capaian daerah, antara lain:

  • ​Indeks Inovasi Daerah
  • ​Progres Reformasi Birokrasi
  • ​Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
  • ​Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta penghargaan regional/nasional lainnya.

​5. Telah Melalui Persetujuan Kemendagri

​Seluruh proses perhitungan dan penetapan besaran TPP Sekretaris Daerah Kota Serang dipastikan telah legal dan valid, karena telah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui aplikasi SIMONA dan SIPD.

​Demikian Hak Jawab ini disampaikan sebagai bentuk transparansi informasi dan proporsionalitas pemberitaan publik.

Serahkan Pekerjaan kepada Ahlinya, Setiap Dinas Idealnya Fokus pada Tupoksi

By On Rabu, Juli 01, 2026

Ilustrasi pembangunan gedung sekolah sebagai contoh pekerjaan konstruksi 
yang memerlukan kompetensi teknis 
sesuai bidangnya.

KONTRAS7.CO.ID - KOTA SERANG - Pembagian tugas sesuai kompetensi merupakan salah satu kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, pembangunan yang berkualitas, dan pelayanan publik yang semakin optimal. Setiap perangkat daerah idealnya fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai bidang masing-masing.

Pemerhati kebijakan publik Arie Budiarto menyampaikan bahwa sebagai upaya memperkuat efektivitas pemerintahan di Kota Serang, alangkah baiknya pekerjaan yang bersifat teknis konstruksi dipercayakan kepada perangkat daerah yang memiliki kompetensi di bidang tersebut sesuai tugas, fungsi, dan ketentuan yang berlaku.

"Sebagai contoh, pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah serta pekerjaan sarana dan prasarana yang bersifat konstruksi alangkah baiknya ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dengan demikian, Dinas Pendidikan dapat lebih fokus meningkatkan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, prestasi peserta didik, serta pelayanan pendidikan kepada masyarakat," ujar Arie.

Menurutnya, prinsip yang sama juga dapat diterapkan pada sektor kesehatan. Dinas Kesehatan diharapkan dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sementara pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan dinas teknis dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki kompetensi di bidang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

"Prinsipnya sederhana, serahkan pekerjaan kepada ahlinya. Ketika setiap perangkat daerah fokus pada tugas pokok dan fungsinya, kualitas pembangunan akan semakin baik, pelayanan publik semakin optimal, dan masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya," tegas Arie.

Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Serang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, meningkatkan kualitas pembangunan, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik.

Sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah, Arie menyatakan akan menyampaikan usulan tersebut secara tertulis kepada Wali Kota Serang sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penguatan pembagian tugas sesuai tugas pokok, fungsi, dan kompetensi masing-masing perangkat daerah.

Diduga Terkait Suap Jabatan Sekda, KPK OTT di Kuansing; Bupati dan Sekda Diminta Kooperatif

By On Selasa, Juni 30, 2026

 

KONTRAS7.CO.ID - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, terkait dugaan suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut dugaan suap tersebut berkaitan dengan proses pengisian jabatan Sekda Kabupaten Kuansing.

“Suap ini diduga untuk jabatan Sekda Kabupaten Kuansing,” kata Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang. Lima di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Mereka terdiri dari tiga pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Kuantan Singingi, serta satu anggota keluarga penyelenggara negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Di tengah proses penindakan tersebut, keberadaan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, dan Sekda Kuansing, Zulkarnaen, belum diketahui. KPK mengaku masih melakukan pencarian dan meminta keduanya bersikap kooperatif.

“Kami mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kuansing untuk kooperatif menyerahkan diri ke KPK sehingga proses hukum yang berjalan bisa dilakukan secara efektif,” ujar Budi.

KPK juga telah melakukan gelar perkara dan memutuskan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak yang diduga terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan.

Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK dijadwalkan menyampaikan perkembangan resmi perkara ini dalam konferensi pers pada Rabu (1/7/2026).

Dindikbud Banten Siap Tindak Lanjuti Temuan SPMB, Apresiasi Aspirasi Aliansi Relawan Pemerhati Dunia Pendidikan

By On Senin, Juni 29, 2026

KONTRAS7.CO.ID - Serang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menerima aspirasi yang disampaikan Aliansi Relawan Pemerhati Dunia Pendidikan dalam aksi damai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Senin (29/6/2026).

Perwakilan peserta aksi diterima berdialog oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Daiman, yang menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

"Apabila teman-teman aktivis memiliki temuan terkait jalur domisili maupun jalur lainnya, silakan disampaikan kepada kami. Kami akan menindaklanjutinya. Jika setelah dilakukan verifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, tentu akan kami proses sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Daiman.

Terkait jalur afirmasi, Daiman menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menggunakan data resmi yang diterima dari pemerintah, sedangkan penetapan status desil merupakan kewenangan instansi yang mengelola data tersebut.

Koordinator aksi, Adi Acong, mengapresiasi sikap terbuka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersedia menerima aspirasi masyarakat.

"Kami berharap setiap laporan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan kami adalah mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan adil serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan," kata Adi Acong.

Dialog tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan SPMB di Provinsi Banten.

Bapenda Kota Serang Buka Layanan PBB-P2 di Taman Alam Lestari, Warga Antusias Manfaatkan Jemput Bola

By On Sabtu, Juni 20, 2026

Mobil pelayanan Bapenda Kota Serang melayani warga dalam program jemput bola PBB-P2 di Perumahan Taman Alam Lestari, Sabtu (20/6/2026)

KONTRAS7.CO.ID - KOTA SERANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang kembali menggelar program jemput bola pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Perumahan Taman Alam Lestari, Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Sabtu (20/6/2026).

Program tersebut disambut antusias warga yang memanfaatkan kemudahan layanan tanpa harus datang ke kantor Bapenda. Kehadiran petugas dan mobil pelayanan di lingkungan perumahan dinilai mampu memberikan kemudahan sekaligus menghemat waktu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepala Bidang Pendapatan Pengelolaan II Bapenda Kota Serang, Rizki Ikhwani, mengatakan layanan jemput bola merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Melalui pelayanan langsung di lingkungan warga, kami ingin memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB-P2. Dengan cara ini, pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif,” ujar Rizki.

Menurutnya, pendekatan pelayanan langsung ke kawasan permukiman menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan perpajakan daerah. Selain mempermudah masyarakat, program tersebut juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang kami hadirkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak akan mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik,” katanya.

Bapenda Kota Serang berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan jemput bola di berbagai wilayah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Banten dan Kapolresta Serang Kota Sambangi Purnawirawan Polri

By On Rabu, Juni 17, 2026

Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki didampingi Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria menyerahkan bingkisan kepada Brigjen Pol. (Purn.) Rumiyah saat kegiatan anjangsana dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Rabu (17/6/2026). 
Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi kepada purnawirawan Polri atas dedikasi serta pengabdiannya kepada institusi Kepolisian.

KONTRAS7.CO.ID - KOTA SERANG – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H., didampingi Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., S.I.K., M.H., bersama para Pejabat Utama Polda Banten melaksanakan anjangsana ke kediaman Brigjen Pol. (Purn.) Rumiyah, Rabu (17/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para purnawirawan Polri yang telah mendedikasikan pengabdian dan kontribusinya bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, rombongan Polda Banten dan Polresta Serang Kota bersilaturahmi secara langsung sekaligus menyerahkan bingkisan sebagai wujud perhatian kepada Brigjen Pol. (Purn.) Rumiyah.

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria mengatakan bahwa anjangsana bukan sekadar agenda menjelang Hari Bhayangkara, melainkan bentuk penghargaan kepada para senior yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang Polri.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa jasa dan pengabdian para purnawirawan Polri tidak pernah dilupakan. Mereka merupakan bagian penting dari sejarah dan perjalanan panjang institusi Polri. Semangat pengabdian yang telah diwariskan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bahwa nilai pengabdian, loyalitas, dan dedikasi yang ditunjukkan para purnawirawan harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi Polri saat ini.

Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat hubungan emosional antara personel Polri aktif dengan para purnawirawan sebagai bagian dari keluarga besar Polri.

Hari Jadi Bhayangkara ke-80, Polresta Serang Kota gelar lomba Marhaban

By On Selasa, Juni 16, 2026

KONTRAS7.CO.ID - KOTA SERANG - Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026, Polresta Serang Kota menggelar Lomba Marhaban yang berlangsung di Aula Wicaksana Laghawa Polresta Serang Kota pada Selasa, 16/06/2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., S.I.K., M.H., sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026 yang mengedepankan nilai-nilai religius, budaya, dan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pembina Bintang Sembilan Wali Drs. KH. Matin Syarkowi, Ketua Umum DPP Biwali KH. Saifun Nawawi, Wakapolresta Serang Kota AKBP Winarno, S.H., S.I.K., para Pejabat Utama Polresta Serang Kota, Kapolsek jajaran, personel Polresta Serang Kota, tokoh masyarakat, dewan juri, serta para peserta lomba marhaban.

Mengusung tema "Polri Presisi Bersama Masyarakat dalam Harmoni Religi dan Budaya", kegiatan ini merupakan gagasan Kapolresta Serang Kota yang diselenggarakan bekerja sama dengan Biwali Kota Serang yang diketuai oleh Aep Syaepudin, S.Pd.I.

Peserta lomba marhaban berasal dari 12 kecamatan di wilayah hukum Polresta Serang Kota. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara Polri, ulama, santri, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif.

Ketua Dewan Pembina Bintang Sembilan Wali, Drs. KH. Matin Syarkowi, menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta Serang Kota atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolresta Serang Kota yang telah menggelar kegiatan yang sangat positif ini. Sepengetahuan kami, kegiatan lomba marhaban seperti ini belum pernah dilaksanakan di Polres lain. Marhaban merupakan tradisi budaya lokal yang sering ditampilkan dalam kegiatan aqiqah, pernikahan, maupun acara besar keagamaan Islam lainnya," ujar KH. Matin Syarkowi.

Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Marhaban, Ustaz Sudirman, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tokoh masyarakat, dewan juri, dan peserta lomba yang hadir dari 12 kecamatan di wilayah hukum Polresta Serang Kota.

Dalam sambutannya, Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergitas Polresta Serang Kota dengan ulama dan masyarakat yang dilandasi semangat ukhuwah Islamiyah serta sebagai upaya memperkuat nilai-nilai moral dalam menjaga situasi kamtibmas.

"Kegiatan ini merupakan wujud sinergi Polresta Serang Kota bersama ulama dan masyarakat dalam mempererat ukhuwah, melestarikan budaya religius, serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Serang Kota," tuturnya.

Kapolresta Serang Kota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Di akhir sambutannya, Kombes Pol. Yudha Satria turut mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat.

"Dengan terselenggaranya kegiatan ini, semoga kita semua senantiasa menjadi bagian penting dalam memelihara keamanan, ketertiban, serta memperkuat nilai-nilai persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat, selamat bertanding dan jaga sportivitas kepada peserta lomba" pungkasnya.

KPK Bongkar Korupsi Anggaran 'Sempurna' di Muara Enim, Dari Uang Tanam hingga Rekayasa Audit

By On Senin, Juni 15, 2026

Bupati Muara Enim nonaktif 
saat berada di Gedung KPK terkait perkara dugaan korupsi yang diungkap melalui operasi tangkap tangan.

KONTRAS7.CO.ID - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison membuka dugaan praktik korupsi yang berlangsung secara berlapis dalam pengelolaan anggaran daerah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut korupsi tidak hanya terjadi saat proyek dijalankan, melainkan telah dimulai sejak tahap awal melalui praktik yang dikenal sebagai "uang tanam" atau investasi untuk mengamankan proyek.

Menurut KPK, perusahaan penyedia diduga memberikan sejumlah uang kepada kepala daerah dengan tujuan menjaga hubungan dan memastikan peluang memenangkan proyek pada tahapan berikutnya.

"Praktik ijon proyek pengadaan barang dan jasa seperti ini mengunci agar perusahaan tersebut nantinya ditunjuk kembali sebagai pemenang tender proyek," kata Budi dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

KPK menilai suap pada fase awal tersebut memicu efek domino yang merusak seluruh tahapan pengelolaan anggaran. Pada tahap penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai anggaran diduga direkayasa dan digelembungkan. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, spesifikasi dan kualitas barang diduga dikurangi.

Tak berhenti sampai di situ, dugaan penyimpangan juga terjadi pada tahap pertanggungjawaban. KPK menemukan indikasi upaya mengkondisikan hasil audit serta merekayasa dokumen administrasi agar laporan pengelolaan anggaran terlihat sesuai ketentuan.

"Korupsi kembali terjadi untuk menutup temuan penyimpangan atas pengelolaan anggaran tersebut. Dengan demikian, dua peristiwa tertangkap tangan ini mengungkap dugaan praktik korupsi pada pengelolaan anggaran yang sempurna, dari awal hingga akhir," ujar Budi.

Atas temuan tersebut, KPK menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), khususnya pada sektor perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan praktik korupsi.

Bapenda Kota Serang Jemput Bola PBB ke Kelapa Gading Banjar Agung, Layanan Masuk ke Kawasan Warga

By On Minggu, Juni 14, 2026

Perumahan Kelapa Gading, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, pada Minggu (14 Juni 2026).

KONTRAS7.CO.ID - KOTA SERANG - Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini semakin dekat dengan warga. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang kembali menghadirkan program Layanan Dekat Rumah (LDR) di lingkungan Perumahan Kelapa Gading, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, pada Minggu (14 Juni 2026).

Berbeda dari pola layanan di kantor, kali ini Bapenda membawa langsung layanan pajak ke kawasan permukiman warga untuk mempermudah akses pembayaran dan administrasi PBB tanpa harus datang ke pusat pelayanan.

Warga dapat memanfaatkan layanan ini untuk pembayaran PBB, pembetulan data, mutasi, hingga pembuatan objek pajak baru yang seluruh prosesnya dilakukan di lokasi kegiatan.

Program ini menjadi bagian dari percepatan pelayanan publik yang diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke lingkungan perumahan warga.

Di tengah kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pendapatan Pengelolaan II Bapenda Kota Serang, Rizki Ikhwani, menegaskan bahwa pola jemput bola menjadi strategi penting dalam memastikan pelayanan pajak benar-benar hadir di tengah masyarakat.

“Tujuan utama kami adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat. Banyak warga yang tidak sempat datang ke kantor, sehingga kami hadir langsung agar semua tetap terlayani,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pola layanan ini juga terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

“Alhamdulillah program ini berjalan efektif dan efisien. Harapannya terus berdampak positif bagi peningkatan kepatuhan dan penerimaan PBB di Kota Serang,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, program ini merupakan implementasi kebijakan Wali Kota Budi Rustandi bersama Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia dalam memperkuat pelayanan publik yang lebih cepat, merata, dan langsung menyentuh kebutuhan warga di lapangan.

Perebutan Kursi Sekda Lebak Dimulai, Publik Soroti Pentingnya Transparansi Seleksi Tiga Kandidat

By On Minggu, Juni 14, 2026

Kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lebak Banten.

KONTRAS7.CO.ID - LEBAK, Minggu,14 Juni 2026 - Proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak mulai menjadi perhatian publik setelah muncul tiga nama pejabat yang mendaftar dalam bursa jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut.

Plt Kepala BKD Kabupaten Lebak, sebagaimana dikutip dari salah satu media lokal, menyebut terdapat tiga pejabat yang telah mendaftar dalam seleksi terbuka jabatan Sekda Lebak.

Ketiga kandidat tersebut yakni Penjabat (Pj) Sekda sekaligus Kepala BKAD Lebak Halson Nainggolan, Asisten Daerah (Asda) I Setda Lebak Alkadri, serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak Rusito.

Dinamika seleksi jabatan Sekda ini dinilai menjadi perhatian publik mengingat posisi Sekda merupakan jabatan strategis yang menentukan arah jalannya birokrasi pemerintahan daerah.

Ketua Ormas Badak Satria Banten sekaligus pemerhati kebijakan publik, Arie Budiarto, saat dikonfirmasi Kontras 7, menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berbasis integritas.

Ia menilai jabatan Sekda merupakan motor penggerak utama birokrasi daerah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan efektivitas jalannya pemerintahan.

“Sekda itu panglima ASN. Karena itu proses seleksi harus benar-benar bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan apa pun,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan proses menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Kalau prosesnya tidak terbuka, kepercayaan publik bisa turun. Yang dipilih harus benar-benar yang paling layak,” tegasnya.

Berkat Kepedulian Warga, Gerbang Griya Permata Asri Kota Serang Kembali Rapi

By On Sabtu, Juni 13, 2026

Ketua RT Griya Permata Asri, Mulyadi, bersama petugas keamanan melakukan pengecatan ulang trotoar di area gerbang perumahan. Kegiatan tersebut terlaksana berkat bantuan salah seorang warga yang membantu biaya pembelian cat. 
Sabtu, 13 Juni 2026

KONTRAS7.CO.ID - KOTA SERANG, Sabtu, 13 Juni 2026 - Kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan warga Perumahan Griya Permata Asri. Berkat bantuan salah seorang warga yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk pembelian cat, trotoar di area gerbang perumahan kembali terlihat rapi setelah dilakukan pengecatan ulang.

Pengecatan dilakukan oleh Ketua RT, Mulyadi, bersama petugas keamanan perumahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan karena cat lama yang terakhir diaplikasikan sekitar tiga hingga empat tahun lalu telah memudar akibat usia pemakaian.

"Alhamdulillah ada warga yang peduli dan membantu biaya pembelian cat. Kami bersama petugas keamanan kemudian melakukan pengecatan ulang agar lingkungan kembali terlihat rapi dan nyaman dipandang," ujar Mulyadi.

Menurutnya, kepedulian warga dan semangat gotong royong menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman. Ia berharap kegiatan sederhana tersebut dapat menginspirasi warga lainnya untuk terus berpartisipasi dalam menjaga lingkungan tempat tinggal.

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Kapolresta Serang Kota Ikut Gerakan Indonesia Asri di Danau Tasikardi

By On Jumat, Juni 12, 2026

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria bersama jajaran Polda Banten, Forkopimda, dan peserta kegiatan mengikuti Gerakan Indonesia Asri (Aksi Serentak Bersih Negeri) di kawasan Danau Tasikardi, Kabupaten Serang, Jumat (12/6/2026).

KONTRAS7.CO.ID - SERANG - Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., S.I.K., M.H., mengikuti Gerakan Indonesia Asri (Aksi Serentak Bersih Negeri) melalui kegiatan bersih-bersih lingkungan di kawasan Danau Tasikardi, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Jumat (12/6/2026).

Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam.

Kegiatan dihadiri Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H., beserta Pejabat Utama Polda Banten, Bupati Serang Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M., jajaran Forkopimda Provinsi Banten, personel TNI-Polri, serta perwakilan instansi pemerintah tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten Serang.

Seluruh peserta bergotong royong membersihkan area sekitar Danau Tasikardi dari sampah dan berbagai material yang berpotensi mengganggu kebersihan serta keindahan lingkungan. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria mengatakan, Polresta Serang Kota mendukung penuh Gerakan Indonesia Asri sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dijaga demi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang,” ujar Kapolresta.

Ia menambahkan, keterlibatan Polri dalam kegiatan sosial dan lingkungan merupakan implementasi Polri Presisi yang hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dalam semangat Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Serang Kota berkomitmen untuk terus memberikan pengabdian terbaik melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Gerakan Indonesia Asri di Danau Tasikardi diharapkan mampu menginspirasi masyarakat untuk semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat budaya gotong royong dalam menjaga kelestarian alam di Provinsi Banten.

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Serang Kota Kerahkan Ratusan Personel Donor Darah

By On Jumat, Juni 12, 2026

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria mendonorkan darahnya sebagai bentuk kepedulian sosial dan aksi kemanusiaan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. 
Dok: Humas Polresta Serang Kota

KONTRAS7.CO.ID - KOTA SERANG – Polresta Serang Kota menggelar kegiatan donor darah dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Aula Wicaksana Laghawa Polresta Serang Kota, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., S.I.K., M.H., jajaran Pejabat Utama Polresta Serang Kota, Ketua Bhayangkari Cabang Serang Kota Ny. Vivi Yudha beserta anggota Bhayangkari, serta personel Polresta Serang Kota.

Donor darah merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat di Kota Serang dan sekitarnya. Antusiasme peserta terlihat tinggi dengan keterlibatan lebih dari 150 personel Polresta Serang Kota.

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian sosial Polri sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan donor darah ini, kami ingin memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Setetes darah yang disumbangkan sangat berarti bagi keselamatan dan kesehatan sesama. Selain sebagai rangkaian Hari Bhayangkara ke-80, kegiatan ini juga menjadi sarana menumbuhkan jiwa kemanusiaan dan solidaritas di lingkungan Polresta Serang Kota," ujarnya.

Kegiatan donor darah dilaksanakan bekerja sama dengan PMI Kota Serang. Sebelum mendonorkan darah, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan proses donor berlangsung aman dan sesuai prosedur.

Darah yang terkumpul diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah PMI serta mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Serang Kota menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan, pengabdian, dan aksi kemanusiaan.

Diskominfo Kota Serang Perkuat Layanan RABEG, Respons Aduan Warga Jadi Prioritas

By On Kamis, Juni 11, 2026

Diskominfo Kota Serang menggelar 
rapat koordinasi bersama admin 
perangkat daerah guna memperkuat layanan RABEG dan meningkatkan respons terhadap aduan masyarakat.

KONTRAS7.CO.ID - KOTA SERANG, Kamis,11 Juni 2026 – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang terus memperkuat peran Reaksi Atas Berita Warga (RABEG) sebagai instrumen percepatan tindak lanjut aduan masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan admin perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Kegiatan tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan RABEG sekaligus penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah agar setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat, tepat, dan terukur.

Dalam forum tersebut, peserta membahas berbagai hal yang berkaitan dengan mekanisme penanganan laporan warga, mulai dari alur disposisi, kecepatan respons, hingga pelaporan tindak lanjut dari masing-masing perangkat daerah.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, Diskominfo Kota Serang berharap kualitas pelayanan publik berbasis aduan masyarakat dapat terus meningkat. RABEG diharapkan tidak hanya menjadi sarana menerima laporan warga, tetapi juga menjadi instrumen koordinasi yang mampu mendorong penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik secara efektif.

Selain menjadi wadah evaluasi, rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi seluruh admin perangkat daerah agar penanganan laporan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.

Diskominfo Kota Serang menegaskan bahwa respons terhadap aduan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Massa Datangi DPRD Kota Serang, BK Diminta Telusuri Dugaan Rangkap Jabatan Anggota Dewan sebagai Ketua Komite SMPN 16

By On Kamis, Juni 11, 2026

KONTRAS7.CO.ID - KOTA SERANG – Sejumlah masyarakat mendatangi DPRD Kota Serang untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan salah satu anggota DPRD Kota Serang yang masih menjabat sebagai Ketua Komite di SMP Negeri 16 Kota Serang. Kamis, 11 Juni 2026.

Aksi tersebut berlangsung di lingkungan DPRD Kota Serang sebelum perwakilan massa diterima untuk melakukan audiensi dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Serang. Dalam audiensi itu, massa meminta BK menelusuri dan memberikan kepastian atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Perwakilan massa, Adi, saat dikonfirmasi Kontras7, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan dunia pendidikan.

Perwakilan massa beraudensi dengan 
Badan Kehormatan DPRD Kota Serang.

"Kami meminta Badan Kehormatan DPRD Kota Serang menelusuri informasi ini secara objektif dan terbuka. Masyarakat berhak memperoleh kepastian sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan," ujarnya.

Menurut Adi, apabila hasil penelusuran menunjukkan tidak terdapat persoalan, maka hal tersebut perlu disampaikan kepada publik. Namun apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Selain menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kota Serang, massa juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dan pihak SMP Negeri 16 Kota Serang memberikan penjelasan terkait status kepengurusan Komite Sekolah yang saat ini berlaku.

Massa berharap seluruh pihak dapat menyikapi persoalan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga integritas lembaga publik dan dunia pendidikan.

Bapenda Kota Serang Perluas Layanan PBB ke Kilasah, Warga Urus Langsung di Lokasi

By On Kamis, Juni 11, 2026

Di Halaman Kantor Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, pada Kamis (11 Juni 2026).

KONTRAS7.CO.ID - KOTA SERANG - Layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini semakin dekat dengan masyarakat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang kembali menghadirkan program Layanan Dekat Rumah (LDR) di Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, pada Kamis (11 Juni 2026).

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan pajak agar masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Warga yang hadir dapat melakukan berbagai layanan secara langsung di lokasi, mulai dari pembayaran PBB, pembetulan data, mutasi, hingga pembuatan objek pajak baru.

Program jemput bola ini merupakan implementasi kebijakan Wali Kota Budi Rustandi bersama Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia dalam memperkuat pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Kepala Bidang Pendapatan Pengelolaan II Bapenda Kota Serang, Rizki Ikhwani, mengatakan bahwa layanan jemput bola ini menjadi langkah untuk memastikan pelayanan pajak benar-benar hadir di tengah masyarakat.

“Tujuan utama kami adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat. Banyak warga yang tidak sempat datang ke kantor, sehingga kami hadir langsung agar semua tetap terlayani,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pola layanan ini efektif dalam memperluas jangkauan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Alhamdulillah program ini berjalan efektif dan efisien. Harapannya terus berdampak positif bagi peningkatan kepatuhan dan penerimaan PBB di Kota Serang,” katanya.

MKD DPR RI Kunjungi Polresta Serang Kota, Bahas Pengawasan Etik dan TNKB Khusus

By On Rabu, Juni 10, 2026

KONTRAS7.CO.ID - Serang - Polresta Serang Kota menerima kunjungan kerja dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD DPR RI) yang digelar di Aula Wicaksana Laghawa Polresta Serang Kota, Rabu (10/06/2026).

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda penguatan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan alat kelengkapan DPR RI dalam aspek pengawasan etik serta tata kelola kelembagaan.

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., S.I.K., M.H. menerima langsung rombongan MKD DPR RI yang dipimpin Ketua Tim R.H. Imron Amin, S.H., M.H., bersama sejumlah anggota MKD DPR RI serta pejabat pendamping lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolresta menyampaikan bahwa kunjungan tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat pemahaman bersama terkait mekanisme pengawasan etik anggota DPR RI.

Ia menegaskan sinergi antara Polri dan MKD DPR RI diperlukan agar pengawasan dan penegakan aturan berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

“Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam memahami mekanisme pengawasan etik anggota DPR RI,” ujar Kapolresta.

Selain itu, MKD DPR RI juga memberikan sosialisasi terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI.

Kapolresta menjelaskan bahwa pemahaman teknis TNKB khusus penting untuk mendukung tugas kepolisian di lapangan.

Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dan ditutup dengan komitmen memperkuat koordinasi antar lembaga.

Bapenda Kota Serang Optimistis Target PAD Rp553,2 Miliar Tercapai pada 2026

By On Rabu, Juni 10, 2026

Infografis target PAD Kota Serang 
Tahun 2026. (Kontras7.co.id)

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang, Rabu,10 Juni 2026 - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang optimistis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp553,2 miliar dapat tercapai. Optimisme tersebut didorong oleh tren penerimaan sejumlah sektor pajak daerah yang terus menunjukkan perkembangan positif serta berbagai upaya optimalisasi pendapatan yang dilakukan Pemerintah Kota Serang.

Kepala Bapenda Kota Serang, Imam Rana Hardiana, dalam keterangan tertulis kepada Kontras7.co.id mengatakan hingga akhir Mei 2026 realisasi PAD Kota Serang telah mencapai sekitar Rp163 miliar atau 29,47 persen dari target yang ditetapkan.

"Insya Allah target PAD tahun 2026 sebesar Rp553,2 miliar dapat tercapai. Saat ini realisasi PAD sudah mencapai sekitar Rp163 miliar atau 29,47 persen dari target," ujar Imam.

Menurutnya, beberapa sektor menjadi kontributor terbesar terhadap PAD Kota Serang, di antaranya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik, pajak restoran, serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sementara itu, untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), hingga Mei 2026 realisasi penerimaan telah mencapai Rp18,2 miliar dari target sebesar Rp54,3 miliar. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar Rp18,3 miliar dari target Rp80 miliar.

Imam menjelaskan, sektor properti masih menjadi salah satu penopang penting pendapatan daerah melalui penerimaan BPHTB. Namun demikian, sejumlah sektor lainnya juga menunjukkan kontribusi yang terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Bapenda Kota Serang terus melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, optimalisasi pengawasan, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan daerah.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat digitalisasi pelayanan perpajakan. Melalui sistem pembayaran non-tunai dan layanan berbasis elektronik, masyarakat diharapkan semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus meningkatkan transparansi dan efektivitas penerimaan daerah.

Imam menegaskan, berbagai program peningkatan pendapatan daerah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung visi pembangunan Kota Serang sesuai arahan Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Bapenda sebagai leading sector pendapatan daerah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah penghasil PAD," katanya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga target PAD Kota Serang tahun 2026 dapat tercapai dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

PDAM Kota Serang Siapkan Lonjakan Hingga 100 Liter per Detik untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Kota

By On Selasa, Juni 09, 2026

KONTRAS7.CO.ID - Serang - Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Serang menyiapkan penguatan kapasitas layanan air bersih hingga 100 liter per detik untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat Kota Serang seiring pertumbuhan wilayah dan perkembangan aktivitas di daerah.

Direktur PDAM Kota Serang, Arif Setiawan, mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan bersama konsorsium yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Banten, yakni PT Krakatau Tirta Industri, Chandra Asri, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, terkait proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Serang.

“Pagi tadi kami melakukan rapat pembahasan dengan konsorsium terkait proyeksi kebutuhan air bersih untuk Kota Serang. Kebutuhan diproyeksikan sekitar 60 liter per detik dan dapat meningkat hingga 100 liter per detik ke depan,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, peningkatan kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan masyarakat serta dukungan terhadap perkembangan wilayah dan aktivitas ekonomi di Kota Serang, sehingga diperlukan kesiapan kapasitas layanan sejak dini.

“Kami harus memastikan kapasitas layanan siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah ke depan,” katanya.

Arif menambahkan, PDAM Kota Serang berkomitmen menjaga keseimbangan layanan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.

“Visi kami adalah memperkuat layanan air bersih secara profesional dan berkelanjutan untuk masyarakat Kota Serang,” ujarnya.

Pohon Mengancam Pengguna Jalan dan Jaringan Listrik, Kelurahan Dalung Bergerak Cepat Bersama PLN

By On Selasa, Juni 09, 2026

KONTRAS7.CO.ID - Serang, Selasa,9 Juni 2026 - Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, bersama PLN melakukan penebangan dan perapihan pohon yang berada di sepanjang jalan raya wilayah Kelurahan Dalung.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi guna menjaga keselamatan pengguna jalan serta mencegah gangguan terhadap jaringan listrik. Sejumlah pohon diketahui telah condong ke badan jalan dan rantingnya mendekati instalasi kabel listrik milik PLN sehingga berpotensi menimbulkan risiko, terutama saat cuaca ekstrem.

Sekretaris Lurah Dalung, Ubed, mengatakan penanganan pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat dan ketertiban lingkungan.

"Kami bersama PLN melakukan penebangan dan perapihan pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan serta mengganggu jaringan listrik. Langkah ini penting sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama saat hujan deras dan angin kencang," ujarnya.

Menurut Ubed, kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia yang mendorong seluruh aparatur pemerintah hingga tingkat kelurahan untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.

"Kami terus berupaya mewujudkan lingkungan yang bersih, tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Karena itu, berbagai potensi gangguan terhadap keselamatan maupun kenyamanan warga harus segera ditangani melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PLN," katanya.

Ia menambahkan, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Karena itu, warga diharapkan dapat segera melaporkan apabila menemukan pohon, fasilitas umum, atau kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Kelurahan Dalung berharap lingkungan yang aman, tertata, bersih, dan nyaman dapat terus terwujud sejalan dengan program Pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat.

18 Tahun Pemekaran, 10 Aset Pemkot–Pemkab Serang Tak Kunjung Tuntas

By On Senin, Juni 01, 2026

Ilustrasi: Kantor Wali Kota Serang dan Kantor Bupati Serang.

KONTRAS7.CO.ID - Serang, Senin, 1 Juni 2026 - Polemik penataan aset pasca pemekaran Kota Serang dari Kabupaten Serang kembali menjadi perhatian, seiring masih belum tuntasnya sejumlah aset yang hingga kini belum sepenuhnya diserahkan secara administratif.

Sebanyak 10 aset berupa bangunan kantor pemerintahan masih dalam proses penataan dan penyerahan, termasuk di antaranya Pendopo Kabupaten Serang dan Kantor Bupati, yang masih berada dalam tahapan koordinasi antar pemerintah daerah sesuai mekanisme administrasi aset daerah.

Kota Serang yang telah berdiri selama 18 tahun pasca pemekaran kini menghadapi urgensi penyelesaian aset yang dinilai berdampak pada efektivitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di daerah.

Arie Budiarto, Ketua Ormas Badak Satria Banten sekaligus pemerhati kebijakan publik, saat dihubungi awak media menilai bahwa percepatan penyelesaian sisa aset tersebut menjadi hal penting untuk segera dituntaskan secara terukur dan berbasis regulasi.

“Arie menegaskan akan terus mengawal dan menyampaikan dorongan percepatan penyelesaian kepada Pemerintah Kota Serang dan Kabupaten Serang.”

Ia menegaskan bahwa proses penyelesaian harus ditempuh melalui koordinasi lintas Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kota Serang, dengan fasilitasi Pemerintah Provinsi Banten serta Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, penataan aset ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik dan penataan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih optimal.

Ia berharap seluruh proses penyerahan sisa aset pasca pemekaran dapat segera dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku, guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif di wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Kawasan Industri Kota Serang Mulai Membuka Peluang Kerja, Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Dinilai Menjadi Kunci

By On Senin, Juni 01, 2026

Ilustrasi: Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal untuk mendukung kebutuhan kawasan industri 
di Kota Serang.

KONTRAS7.CO.ID - Serang, Senin 1 Juni 2026 - Perkembangan kawasan industri di Sawahluhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dinilai mulai membuka berbagai peluang baru bagi masyarakat, mulai dari lapangan kerja hingga pergerakan ekonomi lokal.

Seiring dengan mulai dibukanya rekrutmen tenaga kerja oleh sejumlah perusahaan, kesiapan tenaga kerja lokal dinilai menjadi salah satu faktor penting agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kota Serang.

Tingginya minat masyarakat pada rekrutmen tenaga kerja yang telah dibuka menunjukkan besarnya harapan warga terhadap hadirnya kawasan industri di Kota Serang.

Arie Budiarto, warga Kota Serang sekaligus pemerhati kebijakan publik, menilai bahwa pertumbuhan kawasan industri perlu diiringi dengan peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan dunia industri.

“Peluang kerja yang mulai terbuka merupakan kabar baik bagi masyarakat. Namun, kesiapan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja juga menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan kawasan industri dapat dirasakan lebih luas oleh warga Kota Serang,” ujarnya.

Menurutnya, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan, peningkatan keterampilan kerja, serta penguatan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Ia menambahkan, kawasan industri tidak hanya membutuhkan tenaga kerja, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sistem kerja, dan kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Harapannya, pembangunan kawasan industri tidak hanya membuka peluang investasi dan lapangan kerja, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal sehingga masyarakat Kota Serang dapat menjadi bagian penting dari pertumbuhan kawasan industri tersebut,” tutupnya.

Penempatan Jabatan ASN di Pemkab Pandeglang Jadi Perhatian Sejumlah Pihak

By On Sabtu, Mei 30, 2026

Ilustrasi: Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pandeglang.

KONTRAS7.CO.ID - Pandeglang, Sabtu, 30 Mei 2026 - Penempatan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang mulai menjadi perhatian sejumlah pihak di ruang publik.

Hal tersebut mengemuka seiring meningkatnya diskusi mengenai proses mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan birokrasi daerah yang dinilai perlu dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Sejumlah pihak juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip good governance dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan jabatan strategis ASN, mengingat hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Arie Budiarto, Ketua Ormas Badak Satria Banten yang juga pemerhati kebijakan publik, menyampaikan bahwa kebijakan kepegawaian tidak hanya harus memenuhi aspek administratif dan regulasi, tetapi juga perlu memperhatikan aspek etika pemerintahan serta dampaknya terhadap persepsi publik.

Ia menegaskan bahwa setiap proses penempatan jabatan perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.

“Setiap kebijakan kepegawaian perlu dijalankan dengan kehati-hatian karena berkaitan dengan kepercayaan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan bahwa perhatian tersebut akan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten untuk ditelaah sesuai kewenangan masing-masing.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *