Beli atau Jual Tanah dan Rumah? Ternyata Ada Batas Jasa PPAT, Termasuk Camat sebagai PPAT Sementara
On Senin, November 23, 2026
akta jual beli tanah dan rumah
melalui PPAT atau PPAT Sementara.
KONTRAS7.CO.ID — NASIONAL — Saat membeli atau menjual tanah dan rumah, biasanya masyarakat lebih dulu memikirkan harga transaksi. Setelah sepakat dengan penjual atau pembeli, barulah mulai mengurus dokumen, pembuatan akta, pajak, sampai balik nama sertifikat.
Di sinilah terkadang muncul kebingungan. Harus mengurus ke mana? Apakah ke kelurahan, kecamatan, atau notaris? Lalu, berapa biaya yang harus disiapkan untuk membuat Akta Jual Beli (AJB)?
Nah, ada satu hal yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Ternyata, uang jasa untuk pembuatan AJB sudah memiliki batas maksimal yang ditentukan pemerintah.
Jadi, masyarakat tidak harus menebak-nebak atau hanya menerima angka biaya tanpa mengetahui dasar perhitungannya.
Siapa yang Bisa Membuat AJB?
Dalam urusan jual beli tanah dan rumah, ada pejabat yang disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Tugasnya membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum atas tanah atau hak milik satuan rumah susun.
Sebagian PPAT juga berprofesi sebagai notaris. Namun, perlu dipahami bahwa notaris dan PPAT merupakan dua jabatan yang berbeda, meskipun bisa dijalankan oleh orang yang sama.
Lalu, bagaimana kalau masyarakat mengurusnya melalui kecamatan?
Di wilayah tertentu, camat dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Artinya, camat yang sudah mendapat penunjukan tersebut juga memiliki kewenangan menjalankan tugas PPAT sesuai ketentuan yang berlaku.
Jadi, bukan hanya PPAT pada umumnya, camat yang bertugas sebagai PPAT Sementara juga terikat aturan mengenai uang jasa pembuatan akta.
Lalu, Berapa Batas Jasa yang Boleh Dipungut?
Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Dalam aturan itu, batas maksimal uang jasa PPAT dihitung berdasarkan harga transaksi yang tercantum dalam Akta Jual Beli (AJB). Artinya, perhitungan uang jasa tersebut mengacu pada nilai transaksi yang ditulis dalam akta yang dibuat oleh PPAT.
Rinciannya:
- Nilai transaksi sampai dengan Rp500 juta, paling banyak 1 persen.
- Di atas Rp500 juta sampai Rp1 miliar, paling banyak 0,75 persen.
- Di atas Rp1 miliar sampai Rp2,5 miliar, paling banyak 0,5 persen.
- Di atas Rp2,5 miliar, paling banyak 0,25 persen.
Misalnya, harga tanah atau rumah yang tercantum dalam AJB sebesar Rp500 juta. Berarti batas maksimal uang jasa PPAT adalah Rp5 juta.
Perlu diingat, angka tersebut merupakan batas paling tinggi, bukan berarti setiap PPAT harus selalu menarik biaya sebesar itu. Ketentuan tersebut juga menyebut uang jasa sudah termasuk honorarium saksi dalam pembuatan akta.
Bahkan, bagi masyarakat yang tidak mampu dan memenuhi ketentuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari instansi berwenang, PPAT maupun PPAT Sementara wajib memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya.
Jangan Sampai Semua Biaya Dianggap Jasa Notaris atau PPAT
Nah, bagian ini juga penting dipahami.
Ketika mengurus jual beli tanah atau rumah, ada beberapa jenis pembayaran yang memang berbeda. Ada uang jasa PPAT untuk pembuatan akta, ada pajak penjual, pajak pembeli, dan ada biaya pendaftaran peralihan hak atau balik nama di kantor pertanahan.
Contohnya, PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan yang umumnya menjadi kewajiban penjual dikenakan sebesar 2,5 persen dari nilai bruto pengalihan. Namun, ada ketentuan khusus untuk transaksi tertentu.
Sementara itu, BPHTB menjadi kewajiban pembeli. Tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah dan paling tinggi 5 persen. Besaran tarif yang berlaku serta ketentuan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) perlu mengacu pada Peraturan Daerah di wilayah tempat tanah atau rumah tersebut berada.
Adapun biaya balik nama sertifikat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengikuti ketentuan pelayanan pertanahan.
Jadi, kalau masyarakat menerima rincian biaya, sebaiknya tanyakan satu per satu. Mana uang jasa PPAT, mana pajak, dan mana biaya administrasi pertanahan.
Dengan begitu, semuanya bisa diketahui dan tidak tercampur menjadi satu angka yang sulit dipahami.
Kalau Ada Biaya yang Tidak Sesuai, Bagaimana?
Pemerintah juga sudah mengatur sanksi bagi PPAT maupun PPAT Sementara yang memungut uang jasa melebihi batas ketentuan.
Dalam Pasal 3 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2021, pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pelanggaran ringan berupa pemberhentian sementara paling lama 6 bulan.
Artinya, ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi PPAT yang menjalankan praktik secara umum. Camat yang mendapat penunjukan sebagai PPAT Sementara juga harus mengikuti aturan yang sama.
Namun, sanksi tidak otomatis dijatuhkan hanya karena ada keluhan. Dugaan pelanggaran tetap harus diperiksa melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan yang berlaku.
Jika masyarakat menemukan biaya yang diduga tidak sesuai ketentuan, jangan langsung mengambil kesimpulan. Mintalah rincian tertulis, simpan bukti pembayaran, lalu sampaikan pengaduan kepada Kantor Pertanahan setempat agar dapat diperiksa.
Sebelum Tanda Tangan, Jangan Sungkan Bertanya
Sebenarnya, masyarakat tidak perlu merasa sungkan untuk bertanya ketika mengurus jual beli tanah atau rumah.
Sebelum menyetujui biaya dan menandatangani AJB, tanyakan berapa uang jasa PPAT yang dikenakan, bagaimana perhitungannya, dan apakah sudah dipisahkan dari pajak serta biaya balik nama.
Pertanyaannya sederhana saja:
“Berapa uang jasa PPAT-nya, Pak? Tolong dipisahkan dari pajak dan biaya balik nama supaya kami tahu rincian pembayarannya.”
Dengan mengetahui aturan ini, masyarakat punya pegangan ketika mengurus jual beli tanah dan rumah. Tidak hanya tahu berapa uang yang harus dibayar, tetapi juga memahami untuk apa uang tersebut dikeluarkan.
Sebab, transaksi tanah dan rumah bukan hanya soal sepakat harga. Kejelasan biaya dan keterbukaan dalam pengurusan dokumen juga penting agar masyarakat merasa aman dan tidak bingung di kemudian hari.
Dasar Hukum dan Sumber
Berdasarkan penelusuran redaksi Kontras7.co.id melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian ATR/BPN, Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta sumber resmi Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.
Status peraturan diperiksa melalui basis data dokumentasi hukum pemerintah pada 23 November 2026.





















