Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Gubernur Andra Soni Apresiasi Peran Brimob dalam Menjaga Keamanan dan Membantu Masyarakat

By On Sabtu, November 14, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Korps Brimob di Mako Satuan Brimob Polda Banten, Kota Serang, Sabtu, 14 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id - Gubernur Banten, Andra Soni berharap Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri semakin profesional, tangguh, dan dicintai masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob di Markas Komando (Mako) Satuan Brimob Polda Banten, Kota Serang, Sabtu, 14 November 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andra Soni turut melakukan pemotongan tumpeng sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri. 

"Kepada seluruh personel Brimob Polda Banten, teruslah menjadi teladan dalam disiplin, keberanian, dan kepedulian. Kedepankan pendekatan yang humanis, dekat dengan masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kepercayaan masyarakat adalah kekuatan terbesar Polri," ujar Gubermur Andra Soni. 

Menurutnya, selama 81 tahun pengabdiannya, Korps Brimob telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri. 

Atas pengabdian tersebut, pada 14 November 1961, Presiden Soekarno menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti Yana Utama kepada Korps Brimob. 

"Semboyan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan menunjukkan bahwa pengabdian Brimob tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk kemanusiaan," katanya. 

Andra Soni menilai, tema peringatan tahun ini, "Brimob Bersama Masyarakat", sejalan dengan peran Brimob yang tidak hanya hadir dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi, tetapi juga dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. 

Menurutnya, masyarakat Banten telah merasakan kontribusi Brimob, di antaranya melalui pencarian dan pertolongan korban bencana, evakuasi warga, penyediaan dapur lapangan, kegiatan bakti sosial, serta perbaikan sarana umum. 

Peran tersebut dinilai penting mengingat Provinsi Banten memiliki sejumlah objek vital nasional, kawasan industri, pelabuhan, dan bandara internasional. 

Di sisi lain, Banten juga memiliki potensi risiko bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. 

"Kesiapsiagaan dan kecepatan Brimob bersama TNI, BPBD, dan relawan adalah jaminan rasa aman bagi lebih dari 12,5 juta penduduk Banten," ujarnya. 

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. 

Ia menyampaikan bahwa ekonomi Banten pada triwulan III tahun 2026 tumbuh sebesar 5,72 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. 

Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,76 persen dan berada pada posisi terendah ketiga secara nasional. 

"Realisasi investasi Banten tahun 2025 mencapai Rp 130,2 triliun, dan realisasi investasi hingga September 2026 telah mencapai Rp 92,9 triliun. Investor datang karena merasa aman," jelasnya. 

Andra Soni juga menyoroti sejumlah agenda yang memerlukan dukungan pengamanan dan kesiapsiagaan bersama, di antaranya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten di Kota Tangerang Selatan yang berlangsung hingga 23 November 2026 dan melibatkan sekitar 6.500 atlet. 

Selain itu, terdapat agenda pengamanan perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim hujan. 

"Saya berharap sinergi Pemprov Banten dengan Polda Banten, khususnya Satuan Brimob, terus diperkuat dalam pengamanan dan penanggulangan bencana," ujarnya. 

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan menekankan pentingnya peningkatan kepekaan sosial dan kepedulian terhadap kemanusiaan di lingkungan Korps Brimob. 

Ia meminta seluruh personel senantiasa mengedepankan sikap humanis, responsif, dan profesional dalam menjalankan tugas. 

"Sehingga Polri semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Korps Brimob harus terus hadir memberikan rasa aman dan memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Banten juga meresmikan dua museum yang berkaitan dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. 

Peresmian tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap perjalanan pengabdian Kapolri yang mengawali penugasannya di Korps Brimob Banten. 

Menurut Irjen Pol. Hendra, keberadaan museum tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh personel untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Ini juga sebagai pengingat kepada seluruh anggota, bagaimana kita harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta loyal terhadap perintah pimpinan selama itu positif dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan," jelasnya. 

Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Banten, Kombes Pol. Hadi Saepul Rahman mengatakan, 81 tahun pengabdian Korps Brimob merupakan perjalanan panjang yang diwarnai keberanian, pengorbanan, kesetiaan, dan perjuangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Menurutnya, Korps Brimob terus berkembang menjadi satuan dengan kemampuan dan jangkauan pengabdian yang semakin luas. Perkembangan tersebut perlu diiringi komitmen seluruh personel untuk memperkuat soliditas dan profesionalisme. 

"Dari sanalah tertanam sebuah jati diri yang tidak pernah berubah bahwa Brimob berasal dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk rakyat," pungkasnya. (*/red)

Polsek Kragilan Bersama Tim SAR Lakukan Pencarian Pelajar SMP Tenggelam di Sungai Irigasi, Ditemukan Meninggal

By On Sabtu, November 14, 2026

Personel Polsek Kragilan bersama Tim SAR dan masyarakat melakukan pencarian korban tenggelam di sungai irigasi. 

SERANG, Kontras7.co.id – Polsek Kragilan, Polres Serang, bergerak cepat menangani laporan adanya seorang anak laki-laki yang tenggelam di Sungai Irigasi Kampung Tegal Jaya, RT 018/002, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, pada Jumat, 13 November 2026. 

Mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 17.00 WIB, personel piket Polsek Kragilan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan area sekitar guna mendukung proses pencarian korban. 

Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui bernama Micolla Saputra, seorang pelajar SMP PGRI Kragilan, warga Kampung Sentul, Desa Sentul. 

Sebelumnya, korban sedang berenang bersama dua orang temannya di sungai irigasi. Namun, korban kemudian tenggelam dan tidak muncul kembali ke permukaan air. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Polsek Kragilan segera melakukan koordinasi dengan Tim SAR dan masyarakat setempat untuk melaksanakan pencarian. 

Upaya pencarian dilakukan secara bersama-sama dengan menyisir area sungai di sekitar lokasi korban dilaporkan tenggelam. 

Setelah dilakukan pencarian selama beberapa jam, pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 01.30 WIB, korban akhirnya berhasil ditemukan di lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. 

Kapolsek Kragilan, AKP Ilman Robiana mengatakan, sejak menerima laporan, pihaknya langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan unsur terkait agar proses pencarian dapat segera dilaksanakan. 

"Begitu menerima informasi dari masyarakat, personel kami langsung menuju TKP untuk melakukan pengecekan, meminta keterangan saksi, mengamankan lokasi, serta berkoordinasi dengan Tim SAR dan masyarakat dalam upaya pencarian korban. Alhamdulillah, korban akhirnya berhasil ditemukan pada Sabtu dini hari," ujar AKP Ilman Robiana. 

Kapolsek menjelaskan bahwa setelah korban ditemukan, personel melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka pada tubuh korban. 

Pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut dan membuat surat pernyataan menolak dilakukan autopsi. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan sebagaimana mestinya. 

AKP Ilman juga menyampaikan apresiasi kepada Tim SAR dan masyarakat yang telah bersama-sama membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah membantu proses pencarian. Sinergi antara kepolisian, Tim SAR, dan masyarakat sangat penting dalam penanganan kejadian seperti ini," tambahnya. 

Kapolsek turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, khususnya ketika beraktivitas di sekitar sungai dan saluran irigasi. 

"Kami mengingatkan para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya dan tidak membiarkan mereka berenang di sungai tanpa pendampingan orang dewasa. Keselamatan harus menjadi perhatian bersama untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa," tutup AKP Ilman Robiana. (*/red)

Viral Pria Berbaju Koko dan Sarung Tergeletak di Pinggir Jalan, Polsek Pontang Pastikan Kondisinya Sudah Membaik

By On Sabtu, November 14, 2026

Personel Polsek Pontang saat mendatangi lokasi dan memastikan kondisi dan keselamatan pria yang viral tergeletak di pinggir jalan. 


SERANG, Kontras7.co.id – Menindaklanjuti beredarnya video seorang pria mengenakan baju koko dan sarung yang tergeletak di pinggir jalan kawasan Lebak Kepuh, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Polsek Pontang bergerak cepat mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi dan keselamatan pria tersebut. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat malam, 13 November 2026, melalui program Commander Wish Kapolda Banten, Pergelaran Cepat Anggota Kepolisian (PECak), setelah video kejadian tersebut menjadi perhatian masyarakat di media sosial Instagram. 

Kapolsek Pontang, AKP Muklas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan keterangan yang diperoleh, pria tersebut diketahui bernama Syahroni (24), warga Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. 

"Saat itu yang bersangkutan sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion. Namun, karena merasa sakit dan kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, ia kemudian berhenti dan terbaring di pinggir jalan," jelas AKP Muklas. 

Personel Polsek Pontang yang dipimpin Kapolsek Pontang bersama anggota langsung melakukan pengecekan lokasi, mengumpulkan keterangan saksi, serta memastikan kondisi pria tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelum petugas tiba di lokasi, Syahroni telah dibawa oleh warga yang melintas ke Puskesmas Pontang untuk mendapatkan pemeriksaan medis. 

"Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari pihak Puskesmas, yang bersangkutan mengalami vertigo. Setelah mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis, kondisinya berangsur membaik dan sudah diperbolehkan pulang," tambahnya. 

Syahroni kemudian dijemput oleh rekannya dan kembali ke rumah. Dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana maupun kerugian materiil dan korban jiwa. 

AKP Muklas mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah membantu membawa Syahroni ke fasilitas kesehatan. 

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran personel Kepolisian melalui program PECak merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan respons cepat terhadap setiap informasi dan kejadian yang berkembang di tengah masyarakat. 

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu menghubungi kepolisian melalui layanan Call Center 110 apabila menemukan kejadian yang membutuhkan bantuan Kepolisian. Kepedulian dan respons cepat bersama antara masyarakat dan Polri sangat penting untuk menjaga keselamatan serta keamanan lingkungan," tutup AKP Muklas. (*/red)

Respons KPK Usai Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit cs

By On Sabtu, November 14, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, dari Presiden Prabowo hingga KPK. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan. 

Menurut Budi, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah diusut. 

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihaknya yakin Polri akan mengungkap perkara penyadapan tersebut. 

Dia menilai, dukungan dan kepercayaan publik tinggi dalam kasus ini. 

"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata dia. 

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," imbuh dia. 

Saat ini, kata Budi, pihaknya belum mendapat informasi terkait siapa saja pimpinan atau penyidik KPK menjadi pihak yang disadap oleh Listyo Sigit. 

Menurutnya, soal siapa objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri. 

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tuturnya. 

Budi memastikan, koordinasi KPK dengan Polri selama ini terus berjalan secara intensif. 

Menurutnya, koordinasi ini berjalan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah. 

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. 

Ia mengungkap, Sigit berperan sebagai end user penyadapan. 

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Suyudi mengatakan, Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 

Dalam paparannya, Suyudi juga mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto, di antaranya lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, serta Tokoh Politik. 

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit cs juga melakukan penyadapan terhadap Gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri. 

"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Aktivis, serta Mahasiswa," imbuhnya. (*/red)

Tiga WNI Jadi Korban Pengantin Pesanan ke China, Dijanjikan Mahar Jutaan

By On Sabtu, November 14, 2026

Mabes Polri menggelar Jumpa Pers terkait kasus pengantin pesanan ke China, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan ke China. 

Polisi meringkus tiga tersangka, di antaranya berinisial YB, RMM, dan FC alias AI terkait kasus ini. 

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, para tersangka merekut para korban pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026. 

Para korban, kata dia, merupakan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China. 

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," ujar Yolanda saat Jumpa Pers, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

Yolanda menjelaskan, para korban dijanjikan uang mahar sebesar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. 

Mereka juga diiming-imingi uang bulanan sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta ketika tiba di China. 

Dalam proses penyidikan, kata Yolanda, ditemukan foto-foto perempuan WNI yang dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hong Kong kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. 

"Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 400 juta sampai dengan Rp 500 juta," ujarnya. 

Yolanda menyebut, jaringan TPPO ini menampung para korbannya di apartemen dan hotel di Jakarta sebelum diberangkatkan ke China. 

Para korban juga difasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan, termasuk dugaan pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran agar memenuhi persyaratan perkawinan di negara tujuan. 

"Sebelum diberangkatkan, korban diduga dinikahkan secara siri dengan warga negara China di apartemen yang telah disiapkan oleh jaringan perekrut tanpa dokumen dan tanpa perkawinan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 2026, para korban akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rute Jakarta menuju Penang, kemudian dilanjutkan ke Hongkong. Namun petugas imigrasi menemukan indikasi adanya praktik pengantin pesanan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Yolanda. 

Adapun peran para tersangka, yakni YB (pria warga negara China) bertindak sebagai pengantin pria yang datang ke Indonesia, menikahi korban, lalu membawanya ke China. 

"Tersangka RMM, perempuan, berperan membujuk korban agar bersedia dijadikan pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta. Tersangka juga mengatur perkawinan non-prosedural di apartemen Grand Pramuka yang sekaligus digunakan sebagai tempat penampungan korban. Sebagai gambaran juga bahwa tersangka RMM ini adalah sebelumnya juga menjadi korban pengantin pesanan dan saat ini yang bersangkutan menjadi pelaku," tutur Yolanda. 

Sementara itu, tersangka FC alias AI (perempuan) berperan membantu pengurusan pemalsuan dokumen kependudukan dan dokumen perjalanan korban. 

"Barang bukti yang diamankan, di antaranta sembilan unit telepon genggam, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket penerbangan, boarding pass, dokumen perjalanan, serta bukti pembayaran," ujarnya. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (*/red)

Kota Serang Madani dan Berbudi, Perlukah Keduanya Disandingkan? Ini Usulan Warga

By On Sabtu, November 14, 2026

Arie Budiarto, warga Kota Serang, menyampaikan apresiasi terhadap upaya perubahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Budi Rustandi sekaligus mengusulkan agar Kota Serang Berbudi dapat berjalan berdampingan dengan identitas Kota Serang Madani. (Dok. Kontras7)

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Belakangan ini, tulisan Kota Serang Berbudi semakin sering terlihat di berbagai tempat. Bukan hanya di kantor pemerintahan, tetapi juga di fasilitas umum, seperti kawasan Royal dan sejumlah pos Satpol PP.

Di sisi lain, tulisan Kota Serang Madani terlihat tidak lagi terlalu menonjol seperti sebelumnya. Kondisi ini kemudian memunculkan pembicaraan di tengah masyarakat tentang bagaimana hubungan antara Madani dan Berbudi.

Melihat hal itu, Arie Budiarto, salah seorang warga Kota Serang, saat diwawancarai Kontras7.co.id pada Sabtu (14/11/2026), mengaku mengapresiasi berbagai upaya dan gebrakan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Wali Kota Serang Budi Rustandi bersama Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia untuk membawa perubahan bagi Kota Serang.

Menurutnya, semangat membangun dan memperbaiki kota mulai terlihat melalui sejumlah langkah yang dilakukan selama masa kepemimpinan keduanya. Penggunaan istilah Kota Serang Berbudi juga dilihatnya sebagai bagian dari semangat baru untuk membawa Kota Serang ke arah yang lebih baik.

Arie juga menilai kata Berbudi memiliki makna yang bagus.

"Kalau menurut saya, kata Berbudi ini punya makna yang positif. Berbudi itu berkaitan dengan kebijaksanaan, berkelakuan baik, murah hati, dan baik hati. Jadi, ada nilai-nilai baik yang bisa kita ambil dari istilah tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, kata budi juga berkaitan dengan kemampuan akal dan perasaan manusia dalam menimbang mana yang baik dan buruk.

"Karena itu, saya tidak mempersoalkan penggunaan Berbudi. Justru saya melihat ada semangat baik yang ingin dibangun. Harapan saya, semangat itu bisa berjalan berdampingan dengan identitas Kota Serang Madani," katanya.

Namun, menurut Arie, ada satu hal yang juga perlu diperhatikan. Semangat perubahan jangan sampai membuat identitas Kota Serang Madani terlupakan. Apalagi, Madani sudah dikenal masyarakat dan memiliki dasar dalam aturan daerah.

"Kalau kita lihat sekarang, tulisan Kota Serang Berbudi memang semakin banyak dipasang. Di sejumlah tempat juga sudah terlihat. Saya tidak mempersoalkan itu. Bagus kalau ada semangat baru untuk Kota Serang. Tetapi, kita juga jangan melupakan Madani yang selama ini menjadi bagian dari identitas Kota Serang," ujarnya.

Arie mengingatkan bahwa Madani bukan sekadar tulisan atau slogan yang selama ini dikenal masyarakat. Madani juga sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kota Serang, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2013.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Kemudian, Pasal 5 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa pada bagian bawah logo daerah terdapat tulisan KOTA SERANG dan moto MADANI.

Sementara itu, Pasal 6 angka 4 menjelaskan makna tulisan KOTA SERANG dan moto MADANI. Di dalamnya disebutkan bahwa tujuan Pemerintah Kota Serang adalah mewujudkan Kota Serang yang Madani, dengan prinsip-prinsip seperti menghormati kebebasan beragama, menjaga persaudaraan antarumat beragama, menjaga perdamaian dan persatuan, serta menghormati hak-hak masyarakat.

Perda tersebut kemudian diubah melalui Perda Kota Serang Nomor 14 Tahun 2013. Perubahan itu antara lain menambahkan ketentuan tentang logo DPRD serta Hymne dan Mars Daerah.

Bahkan, dalam Pasal 10A Perda perubahan tersebut, Hymne Daerah diberi judul Hymne Kota Serang Madani, sedangkan Mars Daerah diberi judul Mars Kota Serang Madani.

Tidak hanya dalam Perda tentang lambang daerah, Madani juga masih tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang.

Hal itu tertuang dalam Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045.

Dalam lampiran RPJPD, tepatnya pada halaman 158, tercantum visi pembangunan jangka panjang Kota Serang, yaitu "Kota Serang Madani sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan".

Dalam uraian visi tersebut, Madani juga disebut sebagai slogan utama Kota Serang yang menunjukkan prinsip dan tujuan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, beradab, dan berbudaya.

"Jadi, masyarakat juga perlu tahu bahwa Madani itu punya dasar. Bukan hanya karena selama ini kita melihat tulisan Madani di berbagai tempat, tetapi memang sudah tercantum dalam aturan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Kota Serang," katanya.

Melihat hal itu, Arie berharap persoalan Madani dan Berbudi tidak terus menjadi perdebatan. Ia mengusulkan agar Wali Kota Serang bersama DPRD Kota Serang duduk bersama untuk membahas bagaimana keduanya bisa berjalan berdampingan.

"Daripada terus diperdebatkan, kenapa tidak kita kaji bersama? Kalau memang Berbudi ingin menjadi bagian dari identitas Kota Serang, bagaimana kalau keduanya disandingkan? Jadi, bukan menggantikan Madani, tetapi Berbudi juga punya tempat yang jelas," ungkapnya.

Menurut Arie, yang perlu dibicarakan bukan hanya soal nama atau tulisan yang dipasang di berbagai tempat. Kedudukan Berbudi sebagai bagian dari identitas Kota Serang juga perlu dibahas, termasuk bagaimana landasan aturannya ke depan.

"Misalnya, ke depan kita mengenal Kota Serang Madani dan Berbudi. Madani tetap ada, Berbudi juga bisa menjadi bagian dari identitas daerah. Wali Kota Serang bersama DPRD bisa duduk bersama untuk membahas bagaimana kedudukan Berbudi diatur dalam regulasi daerah. Kalau memang memungkinkan dan sesuai ketentuan, Berbudi bisa dimasukkan dalam Perda. Jadi, keduanya punya landasan yang jelas," tuturnya.

Arie menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan pandangan dan harapannya sebagai warga Kota Serang. Ia berharap Madani dan Berbudi tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru bisa dibicarakan bersama agar identitas Kota Serang tetap terjaga dan memiliki landasan yang jelas.

MA Batalkan Dua Putusan soal Situ Ranca Gede, Apa Langkah Pemprov Banten Selanjutnya?

By On Jumat, November 13, 2026

Bagian atas salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/TUN/2026 terkait Situ Ranca Gede Jakung, Kabupaten Serang. 
(Dok. Direktori Putusan MA RI)

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Situ Ranca Gede Jakung di Kabupaten Serang kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 6 K/TUN/2026 pada 11 Maret 2026.

Dalam putusan itu, MA mengabulkan kasasi Pemerintah Provinsi Banten dan membatalkan dua putusan pengadilan sebelumnya. Perkara ini berkaitan dengan gugatan PT Modern Industrial Estat terhadap keputusan yang menjadi objek perkara di pengadilan tata usaha negara.

Redaksi Kontras7 menelusuri salinan putusan tersebut melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di situs resmi putusan3.mahkamahagung.go.id.

Kasasi diajukan oleh Gubernur Banten dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten. Sementara itu, PT Modern Industrial Estat tercatat sebagai penggugat.

Setelah membatalkan dua putusan tersebut, MA mengadili sendiri perkara itu. Dalam amar putusannya, MA menyatakan gugatan PT Modern Industrial Estat tidak dapat diterima.

Lalu, apa yang menjadi pertimbangan MA?

Dalam pertimbangannya, MA menguraikan bahwa persoalan yang dibahas dalam perkara tersebut berkaitan dengan kepemilikan tanah, termasuk siapa yang berhak atas tanah serta letak dan batas bidang tanah seluas 250.000 meter persegi.

MA juga menjelaskan bahwa persoalan kepemilikan dan batas tanah tersebut berkaitan dengan ranah hukum perdata. Uraian inilah yang tercantum dalam pertimbangan MA sebelum majelis menjatuhkan putusan.

Di dalam salinan putusan itu juga terdapat keterangan mengenai pencatatan Situ Ranca Gede Jakung dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Provinsi Banten.

Situ Ranca Gede Jakung tercatat sebagai danau/situ/embung dengan luas 250.000 meter persegi atau 25 hektare. Tahun perolehannya tercatat 1999, berlokasi di Desa Babakan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang.

Salinan tersebut juga memuat SK Gubernur Banten Nomor 95 Tahun 2024 tentang penetapan penggunaan barang milik daerah.

Lalu, setelah putusan MA ini, bagaimana kelanjutan penanganan Situ Ranca Gede Jakung oleh Pemerintah Provinsi Banten?

Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemprov Banten, baik dari sisi hukum maupun administrasi pemerintahan, termasuk terkait pencatatan Situ Ranca Gede Jakung dalam daftar aset daerah?

Warga Temukan Mayat Tanpa Identitas di Cimanggu Pandeglang

By On Jumat, November 13, 2026

Petugas melakukan penanganan atas penemuan mayat tanpa identitas 
di Kampung Sindang, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu.

KONTRAS7.CO.ID — PANDEGLANG — Warga Kampung Sindang, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, menemukan sesosok mayat tanpa identitas, Jumat (13/11/2026) pagi.

Penemuan itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Dua warga yang menemukan jenazah tersebut kemudian melaporkannya kepada polisi dan aparat desa.

Kapolsek Cimanggu, AKP Supriyadi, membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Setelah menerima laporan, polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan penanganan bersama pihak terkait.

Jenazah selanjutnya dibawa ke Puskesmas Cimanggu untuk menjalani pemeriksaan medis.

Supriyadi mengatakan, pihaknya masih melakukan penanganan sesuai prosedur. Ia juga mengapresiasi warga yang segera melaporkan kejadian tersebut sehingga bisa ditindaklanjuti petugas.

"Kami akan terus melakukan penanganan terhadap peristiwa ini sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kami juga mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah melaporkan kejadian tersebut sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas," ujar Supriyadi.

Hingga berita ini ditulis, jenazah masih berada di Puskesmas Cimanggu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Identitas korban maupun penyebab kematiannya belum diketahui.

Gubernur Andra Soni: Reintegrasi Warga Binaan Butuh Sinergi Lintas Sektor

By On Kamis, November 12, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat membuka FGD Optimalisasi FORIS Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis, 12 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id - Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan bahwa keberhasilan proses reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak dapat dibebankan semata kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas). 

Upaya tersebut menuntut sinergi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat. 

​Hal itu disampaikan Gubernur Andra Soni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis, 12 November 2026. 

​Menurut Andra Soni, reintegrasi bukan sekadar proses memulangkan warga binaan ke tengah masyarakat, melainkan upaya memastikan mereka mendapat ruang untuk memperbaiki diri, mandiri secara ekonomi, dan kembali berkontribusi positif. 

​"Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi dari keberhasilan seseorang kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab," ucapnya. 

​Ia menilai, selama ini masih banyak warga binaan yang bebas dalam kondisi belum siap secara mental, minim keterampilan, serta harus menghadapi stigma lingkungan. 

Oleh karena itu, ia mendorong agar program reintegrasi dijalankan secara terpadu dan tidak sebatas formalitas. 

"Reintegrasi dijalankan untuk menjembatani pembinaan di dalam Lapas dengan kehidupan nyata di luar. Tujuannya, agar mereka pulih fungsi sosialnya, diterima kembali, mandiri secara ekonomi, dan tidak mengulangi tindak pidana," jelasnya. 

Gubernur Andra Soni juga menyoroti strategisnya peran Bapas seiring berlakunya KUHP Nasional per 2 Januari 2026 yang memuat pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. 

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peran Bapas dan Kelayan Binter diuji untuk lebih berdampak. 

​"Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program terukur, pembagian peran yang jelas, dan pelaporan hasil yang berkala," tegasnya. 

​Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sendiri terus mendukung langkah reintegrasi sosial. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah telah menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp 6,15 miliar kepada 2.950 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepanjang tahun 2025 hingga 2026. 

​Andra Soni meyakini, apabila reintegrasi berjalan baik, dampaknya akan langsung dirasakan secara luas. Selain menekan angka pengulangan tindak pidana (residivisme), lingkungan menjadi lebih aman, sehingga iklim investasi di Banten semakin kondusif. 

Hal ini krusial untuk menopang laju ekonomi Banten yang tumbuh 5,72 persen pada triwulan III 2026, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,47 persen. 

​Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, sepakat bahwa reintegrasi sosial tidak bisa dikerjakan oleh Bapas secara mandiri. 

Ia berharap kegiatan FORIS 2026 ini mampu melahirkan gagasan strategis guna meningkatkan kualitas pembimbingan klien pemasyarakatan. 

​"Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta langkah penanggulangan bersama guna mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Banten," ujar Lili. 

​Sebagai informasi, kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Banten bersama Bapas Kelas I Serang ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) multisektor. 

Kesepakatan tersebut melibatkan Polda Banten, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, BAZNAS Provinsi Banten, serta DP3AKB Kota Serang. (*/red)

Peringati HKN ke-62, Bupati Ratu Zakiyah Pastikan Terus Optimalkan Pelayanan Kesehatan

By On Kamis, November 12, 2026

Bupati Serang, Ratu Zakiyah saat menghadiri peringatan HKN ke-62 tingkat Kabupaten Serang tahun 2026, di Lapangan Tennis Indoor, Kamis, 12 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan bahwa Pemkab Serang terus memenuhi berbagai sarana dan prasarana (sapras) kesehatan untuk teru mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di desa. 

Hal itu dilakukan agar warga yang sehat terus bertambah dan mereka bisa bekerja dengan baik. 

Bupati Serang, Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah mengutip pesan dari Menteri Kesehatan bahwa sekarang mindset harus diubah. 

“Kita tidak hanya mengobati orang yang sakit, tapi bagaimana kita menjaga atau mempertahankan warga yang sehat untuk tetap sehat,” kata Ratu Zakiyah saat Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Serang tahun 2026, di Lapangan Tennis Indoor, Kamis, 12 November 2026. 

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di 31 Puskesmas. 

“Salah satunya adalah kita terus memenuhi sarana-prasarana, kemudian juga memperkuat kapasitas dan kompetensi seluruh tenaga kesehatan, dan tadi juga telah dipaparkan oleh Pak Kadinkes bahwa di tengah keterbatasan anggaran kita masih tetap bisa membangun atau merehabilitasi beberapa puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Serang,” kata Bupati. 

Saat ini yang masih menjadi PR bagi tenaga kesehatan adalah menurunkan angka stunting. 

“Hari ini kita sudah menurunkan 2,4 persen dan ada capaian-capaian yang menurut saya sudah melebihi target nasional di antaranya adalah umur harapan hidup dari warga kita sudah melampaui target nasional. Target nasional itu ada di angka 74,68 tahun dan kita sudah ada di angka 75,68 tahun. Itu artinya kita sudah melampaui target dari capaian atau target nasional,” katanya. 

Selanjutnya di capaian yang lainnya, yaitu CKG, target nasional di angka 43 persen sementara Pemkab Serang sudah melampaui target nasional, yaitu ada di angka 63 persen. 

“Namun saya tetap meminta kepada Dinkes dan seluruh jajaran tenaga kesehatan untuk terus mendorong tenaga kesehatan dan seluruh warga untuk melakukan cek kesehatan gratis. Ini penting dilakukan oleh seluruh warga sehingga kita bisa memitigasi risiko terutama bagi penyakit-penyakit yang perlu penanganan khusus,” katanya. 

Menurut Bupati, kalau bisa memitigasi dari lebih awal, maka tentu pengobatannya juga akan lebih murah dan lebih tidak lama untuk diobati. 

“Oleh karena itu, untuk seluruh warga, jaga kesehatan, terapkan pola atau perilaku hidup yang sehat, dan kesehatan ini tugas kita bersama. Tidak hanya dinas kesehatan tapi seluruh warga dan mitra-mitra yang lain,” tegasnya. 

Di Hari Kesehatan Nasional ini Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh tenaga kesehatan baik dokter, bidan, bidan desa, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kefarmasian, kader posyandu, kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, dan seluruh mitra yang sudah bahu-membahu, berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Serang bahagia salah satunya adalah membangun warga untuk tetap sehat. 

“Alhamdulillah untuk dokter di seluruh Puskesmas itu sudah ada dokternya masing-masing, namun tetap masih kurang. Kita tentu ini akan terus kita perkuat lagi. Untuk dokter ini semoga nanti ada bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya. 

Bupati menegaskan bahwa tenaga kesehatan khususnya Kepala Puskesmas untuk terus memberikan pelayanan optimal. 

“Jadi  yang belum dilakukan berarti harus segera dilakukan termasuk penanganan terhadap ibu hamil dan anak untuk lebih masif kembali sehingga kemudian itu juga dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak,” tuturnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Dinkes Kabupaten Serang, dr. Efirzal mengatakan, dalam HKN juga digelar sunatan massal sebanyak 500 orang yang berasal dari 31 Puskesmas dan sukses digelar. 

“Nah kemudian saat ini menjadi yang tantangan besar kami adalah CKG. Cuma alhamdulillah karena itu program nasional kita di angka 63 persen dari target nasional 46 persen. Jadi kan luar biasa. Di Provinsi Banten kita lima besar pencapaiannya,” ujarnya. 

CKG diharapkan menjadi kegiatan rutin seperti MCU. Tapi memang perlu persiapan karena ada salah satunya pemeriksaan darah. Mudah-mudahan tahun depan bisa 100 persen. 

“Kalau itu dapat kita bisa mendeteksi nah kalau kita udah bisa mendeteksi segala sesuatu bisa kita rencanakan dengan baik misalnya, oh ternyata di Kabupaten Serang setelah CKG gitu darah tingginya atau hipertensinya itu misalnya 10. Kita bisa ngitung. Ngitung obat, ngitung segala perencanaan itu bisa karena kita tahu basic dari penyakit itu,” katanya. 

Menurut Efrizal, Bupati Serang benar-benar  memprioritaskan Kesehatan dan juga Pendidikan. 

Bupati mengalokasikan dana untuk Kesehatan Masyarakat di Tengah keterbatasan fiscal. 

“Tapi Bupati masih bisa mengalokasikan rehab-rehab di beberapa tempat di Puskesmas,”  katanya. 

Dia mengatakan, berbicara soal kesehatan itu bukan Puskesmas saja tapi juga ada klinik, ada dokter, dan mitra. 

“Sehingga itu nanti saya pernah sampaikan ke teman-teman, jadi PR saya, nanti saya bisa tunjukin bahwa misalnya dari kumulatif jumlah dari semua yang sektor kesehatan, berapa sih kita kurang. Tapi untuk yang di pemerintah, khususnya Puskesmas, secara keseluruhan Insya Allah dan Alhamdulillah semuanya udah ada tenaga kesehatannya. Walaupun secara jumlah mungkin belum memadai,” tegasnya. 

Turut hadir, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Sekretaris Daerah (Sekda) Zaldi Dhuhana, para pejabat Eselon, Camat, para Kepala Puskesmas, dan Tenaga Kesehatan (Nakes) se-Kabupaten Serang, Forkopimda dan Perbankan dan layanan kesehatan. (*/red)

Kecelakaan Kerja di PT Indoblock, Satu Orang Meninggal Dunia: Polsek Cikande Cek TKP dan Lakukan Pendalaman

By On Kamis, November 12, 2026

Petugas Polsek Cikande, Polres Serang, saat mendatangi lokasi kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id – Jajaran Polsek Cikande, Polres Serang, bergerak cepat menindaklanjuti laporan adanya kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026. 

Begitu menerima informasi dari tokoh masyarakat setempat, personel piket siaga Polsek Cikande langsung mendatangi rumah duka di Kampung Banjar Sari, Desa Cikande, serta lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal. 

Dalam peristiwa tersebut, seorang pekerja berinisial Ruslin (32), warga Desa Cikande, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan aktivitas pembersihan tangki Balmil, yakni tempat penampungan bahan baku pembuatan bata hebel. 

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari pihak keluarga, peristiwa bermula ketika korban sedang melakukan pembersihan di dalam tangki. 

Namun, secara tiba-tiba sisa bahan baku yang berada di dalam tangki tumpah dan menimpa korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. 

Selanjutnya, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit (RS) Hermina sebelum kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten untuk penanganan lebih lanjut. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pemeriksaan awal, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. 

"Kami telah menindaklanjuti informasi kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi dan rumah duka. Anggota juga telah melakukan langkah-langkah awal, di antaranya memasang garis polisi, mencatat identitas saksi-saksi, serta melakukan pemeriksaan untuk memperoleh gambaran awal mengenai peristiwa tersebut," ujar Kompol Rudika. 

Kapolsek menjelaskan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. 

Keterangan yang diperoleh dari keluarga korban akan menjadi salah satu bahan awal dalam proses penyelidikan dan akan dicocokkan dengan fakta-fakta di lapangan. 

"Kami turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Kami memahami bahwa peristiwa ini merupakan duka yang berat bagi keluarga. Oleh karena itu, kami berharap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan," ungkapnya. 

Kapolsek juga mengimbau kepada pihak perusahaan agar senantiasa memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya terhadap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, seperti aktivitas pembersihan tangki atau ruang terbatas (confined space). 

"Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Kami mengimbau agar setiap aktivitas pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan, dilengkapi peralatan pelindung diri, serta pengawasan yang memadai guna mencegah terulangnya kejadian serupa," tegasnya. 

Polsek Cikande bersama Sat Reskrim Polres Serang akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman sesuai dengan kewenangan kepolisian guna memastikan peristiwa tersebut ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*/red)

Satresnarkoba Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkotika Jenis Sabu

By On Kamis, November 12, 2026

Satresnarkoba Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu. 

SERANG, Kontras7.co.id – Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu yang telah lama menjadi target operasi. 

Kedua tersangka ditangkap di area parkir toko swalayan Indomaret di Jalan Ciptayasa Dumus, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Kamis, 05 November 2026. 

Kedua tersangka itu, di antaranya berinisial AA (30), warga Desa Kubang Puji, dan MH (24), warga Desa Kaserangan. Keduanya merupakan warga Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. 

Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan 35 paket sabu dengan berat total 87,24 gram. 

Barang haram tersebut disembunyikan di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan kedua pelaku. 

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi mengatakan, penangkapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Ipda Ricky Handani. 

"Berbekal informasi dari masyarakat, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengetahui keberadaan kedua tersangka yang saat itu sedang berbelanja di Indomaret menggunakan sepeda motor Honda Scoopy," kata Kapolres, Kamis, 12 November 2026. 

Menurut Kapolres, begitu kedua tersangka keluar dari toko swalayan, petugas langsung melakukan penyergapan dan penggeledahan. 

Dari pemeriksaan bagasi sepeda motor, polisi menemukan 35 paket sabu berbagai ukuran, timbangan digital, plastik klip bening serta lakban yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika. 

"Kedua tersangka ini sudah menjadi target operasi karena diduga telah menjalankan bisnis peredaran sabu selama lebih dari dua tahun. Setelah ditangkap, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Serang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya. 

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti sabu tersebut merupakan milik mereka. 

Rencananya, puluhan paket sabu itu akan disimpan di sejumlah titik untuk kemudian diedarkan kembali. 

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polres Serang, AKP Bondan Rahadiansyah menjelaskan, berdasarkan pengakuan tersangka, pasokan sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial BO yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Pemasok tersebut diketahui merupakan warga Grogol, Jakarta Barat. 

"Keterangan sementara dari kedua tersangka, sabu tersebut dibeli dari BO untuk kemudian diedarkan kembali. Saat ini kami masih melakukan pengembangan guna menelusuri jaringan pemasok dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat," ungkap Bondan. 

Bondan menambahkan, kedua tersangka mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama lebih dari dua tahun. Keuntungan dari penjualan sabu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Dari pengakuan tersebut, motif ekonomi menjadi alasan keduanya terlibat dalam peredaran narkotika. 

Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Serang. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya. 

"Kami berkomitmen memberantas peredaran narkoba sampai ke jaringan pemasoknya. Tidak hanya pengedar, kami juga akan terus memburu bandar yang memasok barang haram tersebut," tegas alumnus Akpol 2007 itu. (*/red)

Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi

By On Kamis, November 12, 2026

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriyatna. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). 

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir sejak 2014. 

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujarnya. 

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal, primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. 

Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. 

Diketahui, Kejagung tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025. 

Menurutnya, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat. 

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ujarnya. 

Saiful menjelaskan, salah satu temuan penyidik adalah manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir tahun 2015. 

"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” tuturnya. 

Selain itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang ada di bawah kendali AK tersebut diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara guna melancarkan seluruh proses administrasi dan perizinan tambang. 

“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” pungkasnya. (*/red)

Ini Daftar 19 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional oleh Prabowo

By On Kamis, November 12, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Sebanyak 19 Tokoh diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026. 

Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. 

"Menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mereka yang nama, pangkat, dan daerah asalnya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik dalam bidang lain untuk mencapai merebut mempertahankan untuk mengisi kemerdekaan serta mewujudkan kejayaan bangsa dan negara," demikian kutipan Keppres yang dibacakan di Istana Negara. 

Salah satu Tokoh yang mendapat penganugerahan adalah Ekonom Raden Mas Margono Djojohadikusumo, yang juga kakek Presiden Prabowo Subianto. 

Selanjutnya, ada sejumlah nama Tokoh seperti Ali Sadikin (Bang Ali) yang pernah menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat selama dua periode dari tanggal April 1966 hingga Juli 1977. 

Ada juga nama Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso yang pernah menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 yang menjabat dari tahun 1968 hingga 1971. 

Berikut daftar nama tokoh yang dapat Gelar Pahlawan Nasional: 

1. Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso dari Provinsi DKI Jakarta; 

2. Almarhum R.M. Margono Djojohadikusumo dari Provinsi Jawa Tengah; 

3. Almarhum Mr. Ali Sastroamidjojo dari Provinsi Jawa Timur; 

4. Almarhum Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku; 

5. Almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

6. Almarhum Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta; 

7. Almarhum Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta; 

8. Almarhum Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) dari Provinsi Riau; 

9. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara; 

10. Almarhum Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Provinsi Jawa Timur; 

11. Almarhum Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat; 

12. Almarhum K.H. M. Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur; 

13. Almarhum K.H. Wasyid dari Provinsi Banten; 

14. Almarhum Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Provinsi Sulawesi Utara; 

15. Almarhum Mohamad Roem dari Provinsi DKI Jakarta; 

16. Almarhum K.H. Abbas Abdul Jamil dari Provinsi Jawa Barat; 

17. Almarhum Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Provinsi Sulawesi Selatan; 

18. Almarhum Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur; 

19. Almarhum Letkol Moch. Sroedji dari Provinsi Jawa Timur. 

(*/red)

Pemkab Pandeglang Siapkan Penambahan Puskesmas, Dokter Umum Bisa Kuliah Spesialis Gratis

By On Kamis, November 12, 2026

Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani bersama jajaran Dinas Kesehatan dalam kegiatan peringatan Hari Kesehatan 
Nasional ke-62.

KONTRAS7.CO.ID — PANDEGLANG — Warga di tiga kecamatan di Kabupaten Pandeglang berpeluang mendapat akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat. Pemerintah Kabupaten Pandeglang berencana menambah Puskesmas di Kecamatan Cikeusik, Mandalawangi, dan Labuan.

Tak hanya soal fasilitas, Pemkab Pandeglang juga membuka peluang bagi dokter umum asal daerah tersebut untuk melanjutkan pendidikan menjadi dokter spesialis melalui program pendidikan gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Rencana itu disampaikan Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Pandeglang di Dinas Kesehatan.

Dewi mengatakan, rencana tersebut merupakan salah satu hasil kunjungan Pemkab Pandeglang ke Kementerian Kesehatan. Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan, pihaknya menyampaikan sejumlah kebutuhan dan program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah.

"Kemarin saat kami berkunjung ke Kemenkes dan diterima oleh Wakil Menteri, kami mengajukan berbagai program. Alhamdulillah, responsnya positif. Akan ada penambahan Puskesmas dan bagi dokter umum di Pandeglang yang ingin melanjutkan pendidikan ke spesialis, tersedia program pendidikan gratis dari Kemenkes," ungkap Dewi.

Menurut Dewi, penambahan Puskesmas diperlukan agar pelayanan kesehatan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia menyebut, satu Puskesmas idealnya melayani sekitar 30.000 penduduk.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Eniyati, menjelaskan bahwa program pendidikan dokter spesialis tersebut bisa diikuti dokter umum yang memenuhi persyaratan.

Dokter yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Dinas Kesehatan. Selanjutnya, peserta akan mengikuti proses seleksi sebelum bisa mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan.

"Dokter yang berminat bisa mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan dan nantinya akan melalui proses seleksi. Jika lulus ujian, mereka berkesempatan mengikuti program tersebut. Kami berharap putra-putri daerah Pandeglang bisa mendapatkan kesempatan ini," kata Eniyati.

Dengan rencana penambahan Puskesmas dan peluang pendidikan dokter spesialis tersebut, Pemkab Pandeglang berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, sekaligus mendorong bertambahnya tenaga dokter spesialis di daerah.

Label: Pandeglang, Pemkab Pandeglang, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dokter Spesialis, HKN

Caption Foto: Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani bersama jajaran Dinas Kesehatan dalam kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62.

Meta Deskripsi: Pemkab Pandeglang merencanakan penambahan Puskesmas di tiga kecamatan dan membuka peluang beasiswa dokter spesialis bagi dokter umum.

Dihentikan Saat Razia Kendaraan? Jangan Panik, Ada Aturan Plang 50 Meter dan Surat Tugas Petugas

By On Kamis, November 12, 2026

Ilustrasi pemeriksaan kendaraan bermotor 
di jalan. Pemasangan tanda pemeriksaan 
dan surat perintah tugas petugas memiliki ketentuan tersendiri dalam PP Nomor 
80 Tahun 2012.

KONTRAS7.CO.ID — NASIONAL — Lagi enak-enak berkendara, tiba-tiba ada petugas yang menghentikan kendaraan. Apalagi kalau posisinya di tikungan, sementara dari arah sebelumnya tidak terlihat ada tanda pemeriksaan. Kaget? Tentu saja bisa.

Tapi jangan langsung panik. Ada baiknya pengendara tahu bahwa pemeriksaan kendaraan di jalan ternyata juga punya aturan. Jadi, bukan hanya pengendara yang harus menaati ketentuan, petugas pun punya prosedur yang harus diikuti.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Lalu, bagaimana dengan plang razia?

Nah, ini yang menarik. Dalam Pasal 22 ayat (1), lokasi pemeriksaan kendaraan, baik secara berkala maupun insidental, wajib dilengkapi tanda pemeriksaan. Ada pengecualian untuk pemeriksaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Bukan cuma harus ada tanda, jarak pemasangannya juga sudah diatur.

Pasal 22 ayat (2) menyebutkan, tanda pemeriksaan harus dipasang paling sedikit 50 meter sebelum lokasi pemeriksaan.

Artinya, pengendara seharusnya bisa melihat lebih dulu tanda tersebut sebelum sampai di tempat pemeriksaan.

Untuk jalan dua arah yang hanya dipisahkan marka jalan, tanda juga harus dipasang paling sedikit 50 meter sebelum dan sesudah lokasi pemeriksaan.

Bagaimana dengan surat tugas petugas?

Ini juga perlu diketahui. Pemeriksaan kendaraan bukan sekadar menghentikan pengendara lalu memeriksa surat-surat kendaraan.

Dalam Pasal 15 PP Nomor 80 Tahun 2012, petugas Kepolisian maupun PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan pemeriksaan berkala atau insidental berdasarkan Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi surat perintah tugas.

Surat tersebut memuat waktu dan lokasi pemeriksaan, nama penanggung jawab, serta daftar petugas yang ditugaskan.

Jadi, kalau suatu saat dihentikan saat pemeriksaan, pengendara boleh bertanya dengan sopan.

Misalnya, "Izin, Pak. Boleh saya mengetahui surat perintah tugas pemeriksaan hari ini?"

Tidak perlu marah atau berdebat. Bertanya dengan baik bukan berarti melawan petugas. Justru masyarakat perlu tahu bagaimana pemeriksaan itu dilakukan.

Namun, ada hal yang jangan sampai salah dipahami. Tidak adanya plang atau belum diperlihatkannya surat tugas bukan berarti pengendara otomatis boleh menolak pemeriksaan.

Ada kondisi tertentu, termasuk ketika petugas menemukan pelanggaran secara langsung, yang memiliki ketentuan tersendiri.

Kalau memang ditemukan pelanggaran, ikuti proses penindakan sesuai prosedur resmi. Jangan memberikan uang secara informal di tempat untuk menyelesaikan persoalan.

Jadi, apa yang perlu diingat pengendara?

Sederhana saja. Tetap tenang ketika dihentikan petugas, bersikap sopan, dan jangan ragu bertanya apabila ada hal yang ingin diketahui.

Sebab, memahami aturan bukan untuk menghindari pemeriksaan, apalagi melawan petugas. Tujuannya agar masyarakat tahu hak dan kewajibannya, sementara pemeriksaan di jalan juga berjalan sesuai ketentuan.

Dengan begitu, pengendara bisa lebih tenang dan sama-sama menghormati aturan lalu lintas.

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 15 dan Pasal 22.
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Gubernur Andra Soni Sampaikan Kolaborasi Jadi Kunci Pengembang Pariwisata di Banten

By On Kamis, November 12, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni. 

SERANG, Kontras7.co.id - Gubernur Banten, Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi pariwisata di Banten. 

Hal itu disampaikan Andra Soni usai mengikuti wawancara bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar), di Jakarta, Rabu, 11 November 2026. 

​Menurutnya, Banten memiliki potensi pariwisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, religi, hingga wisata berbasis ekonomi kreatif. 

Potensi tersebut, kata dia, perlu dikelola secara optimal agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

​"Kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi dengan kabupaten, kota, hingga desa itu penting. Banten kaya akan potensi pariwisata dan jumlah penduduk," ujarnya. 

Dia menjelaskan, Banten memiliki beragam potensi destinasi yang dapat dikembangkan, salah satunya wisata religi yang menjadi daya tarik tersendiri. 

Potensi ini diyakini dapat memberikan manfaat lebih besar apabila dikelola dan dipromosikan secara maksimal. 

​Selain pengembangan destinasi, Gubernur Andra Soni juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang guna meningkatkan konektivitas kawasan wisata. 

Ia mencontohkan, perjalanan menuju kawasan wisata Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) saat ini masih memakan waktu cukup lama. 

​"Kalau kita ingin ke Ujung Kulon, jaraknya jauh dan membutuhkan waktu lama. Kehadiran Tol Serang-Panimbang diharapkan dapat memangkas 2,5 jam waktu tempuh," ujarnya. 

Gubernur Andra Soni  juga menyoroti pentingnya penataan kawasan wisata tanpa menimbulkan konflik sosial, seperti yang sedang dilakukan di Caringin. 

Selain penataan fisik, pengembangan pariwisata perlu didukung oleh storytelling atau penguatan cerita dan identitas destinasi agar lebih menarik minat wisatawan. 

​Faktor kenyamanan juga menjadi perhatian utama. Gubernur Andra Soni menilai praktik patok harga tidak wajar (getok harga) di lokasi wisata dapat merusak citra destinasi dan memengaruhi minat kunjungan ulang. 

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan penataan agar tercipta pelayanan yang baik bagi pengunjung. 

​"Kolaborasi utama ada pada masyarakat, karena pariwisata utamanya adalah pengalaman. Selama ini, keramahtamahan (hospitality) terhadap tamu harus menjadi perhatian. Jika pengalamannya positif, wisatawan pasti akan kembali," tuturnya. 

​Andra Soni berharap pengembangan sektor pariwisata di Banten dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal. 

Keberhasilan pariwisata, menurutnya, tidak hanya diukur dari lonjakan jumlah pengunjung, tetapi juga dari besaran perputaran uang di lokasi wisata. 

​"Kita mengharapkan pariwisata yang membuat wisatawan berbelanja dan menginap, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar," jelasnya. 

​Untuk mengintegrasikan pariwisata dengan ekonomi kreatif, Pemprov Banten berencana mendorong "Gerakan 1001 Pasar Malam". 

Program ini difokuskan pada pembinaan dan penataan aktivitas perdagangan yang sudah berjalan. 

​"Kita tidak akan membuat pasar baru, tetapi akan melakukan pembinaan terhadap pasar-pasar malam yang sudah ada," ujar Andra Soni. (*/red)

Masuk Nomine Wonderful Indonesia Award 2026, Pemkab Serang Optimis Peroleh Hasil Terbaik

By On Kamis, November 12, 2026

Wabup Serang, Muhammad Najib Hamas saat memaparkan berbagai potensi unggulan, capaian program, serta kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Serang secara virtual, di Aula Brigjen Syam’un, Rabu, 11 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah masuk daftar nomine Wonderful Indonesia Award (WIA) 2026 kategori Most Inspiring Tourism Leader yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia (RI). 

Dalam tahapan pendalaman penilaian, Wakil Bupati (Wabup) Serang, Muhammad Najib Hamas memaparkan berbagai potensi unggulan, capaian program, serta kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Serang secara virtual, di Aula Brigjen Syam’un, Rabu, 11 November 2026. 

Pendalaman dilakukan oleh Dewan Juri Kemenpar RI, Muhammad Nurdin dan Kamarudin. 

Najib Hamas didampingi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya, serta sejumlah pejabat terkait. 

Dalam sesi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Najib Hamas memaparkan potensi wisata Kabupaten Serang, mulai dari kawasan pantai, pegunungan, curug, sungai hingga destinasi wisata buatan. 

Berbagai program dan kebijakan pengembangan pariwisata selama dua tahun kepemimpinan Ratu Rachmatuzakiyah–Najib Hamas dalam kerangka visi Serang Bahagia juga menjadi bagian dari materi penilaian. 

Najib Hamas menyampaikan, bahwa kekayaan alam dan keragaman destinasi wisata merupakan modal besar bagi Kabupaten Serang untuk berkembang menjadi tujuan wisata unggulan yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Ia menegaskan, pembangunan sektor pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 

“Pariwisata bukan hanya milik kalangan tertentu, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Ekosistem pariwisata yang semakin maju diharapkan mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 

Sementara itu Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mempersiapkan berbagai dokumen, data, dan portofolio sebagai bahan penilaian. 

Ia berharap seluruh tahapan dapat dilalui dengan baik sehingga Kabupaten Serang memperoleh hasil terbaik dalam ajang tersebut. 

Anas juga menjelaskan bahwa Pemkab Serang terus mematangkan persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Koordinasi dilakukan dengan pengelola hotel dan destinasi wisata untuk memastikan kesiapan fasilitas, keamanan, serta kualitas pelayanan bagi para wisatawan. 

Melalui keikutsertaan dalam Wonderful Indonesia Award 2026, Pemkab Serang berharap potensi pariwisata daerah semakin dikenal luas, memiliki daya saing, serta mampu menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. (*/red)

Kawal Aksi Demo Buruh, Kapolsek Cikande Ingatkan Massa Jaga Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas

By On Kamis, November 12, 2026

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri saat pengamanan aksi Unras ASPSB Kabupaten Serang, Rabu, 11 November 2026.  

SERANG, Kontras7.co.id - Jajaran Kepolisian dari Polres Serang bersama Polsek Cikande, Dit Samapta Polda Banten, dan Koramil Cikande melaksanakan pengamanan serta pelayanan pemberangkatan aksi unjuk rasa (Unras) dari Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang yang bergerak menuju Kantor Bupati Serang, Rabu, 11 November 2026. 

Kegiatan pengamanan diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin Kapolsek Cikande di perempatan depan PT Mitsuba Factory 2, Kawasan Modern Cikande, pukul 07.35 WIB. 

Sebanyak 80 personel gabungan dikerahkan di bawah penanggung jawab Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi. 

Sebelum massa diberangkatkan, Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri memberikan arahan serta imbauan Kamtibmas langsung kepada massa aksi agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan aman dan tertib. 

Dalam arahannya, Kapolsek menyatakan bahwa pihak Kepolisian pada prinsipnya siap mendukung, memfasilitasi, serta mengawal unek-unek maupun aspirasi yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan buruh agar dapat terlaksana dengan baik. 

Kapolsek juga mengingatkan massa aksi agar tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis atau hal-hal tidak perlu yang pada akhirnya dapat merugikan serta merepotkan diri sendiri. 

Niat awal untuk memperjuangkan perbaikan keadaan demi perubahan yang lebih baik harus tetap dijaga dengan cara-cara yang damai. 

Selain itu, mengingat adanya perpindahan massa dari titik awal di kawasan industri menuju Kantor Bupati Serang, Kapolsek dengan tegas meminta para pengendara untuk tetap tertib di jalan, berkendara dengan baik dan aman, serta tidak mengganggu pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. 

Berkat kesiapan aparat gabungan dalam melakukan pengawalan jalur dan pelayanan tersebut, kegiatan pergerakan massa unras berjalan dengan kondusif dan terkendali. (*/red)

Polsek Cikande Kembali Salurkan 16 Ribu Liter Air Bersih Bantuan Kapolres Serang untuk Masyarakat

By On Kamis, November 12, 2026

Polsek Cikande kembali menggelar aksi kemanusiaan dengan mendistribusikan bantuan air bersih. 

SERANG, Kontras7.co.id - Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Cikande kembali menggelar aksi kemanusiaan dengan mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 16 ribu liter dari Kapolres Serang kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. 

Kegiatan sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri, di Kp. Panebong Baru dan Kp. Panebong Gede, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Rabu, 11 November 2026. 

Penyaluran air bersih ini melibatkan sejumlah pejabat utama dan personel Polsek Cikande, di antaranya Ps. Kanit Binmas Iptu Rokhidi, Ps. Kanit Intelkam Ipda M. Fathani, Panit Lantas Ipda Suriat, Ps. Kanit Provos Bripka Anto, anggota Bhabinkamtibmas Desa Nambo Ilir, serta jajaran personel Polsek Cikande. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah musim kemarau yang membuat warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 

"Kegiatan penyaluran air bersih dari Bapak Kapolres Serang ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih akibat kekeringan di musim kemarau. Melalui aksi ini, kami menyalurkan total 16 ribu liter air bersih agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga setempat," ujar Kompol Rudika. 

Bantuan air bersih ini mendapatkan sambutan antusias dari warga sekitar yang langsung membawa berbagai wadah penampungan untuk mengantre air bersih. 

Berkat kesiapan personel di lapangan, proses pendistribusian yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa kendala berarti. 

Aksi nyata ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi beserta jajaran dalam memastikan pelayanan dan kepedulian sosial kepolisian senantiasa dirasakan langsung oleh masyarakat luas di wilayah hukum Polres Serang. (*/red)

Kasdim 0602/Serang Hadiri Upacara Hari Pahlawan di TMP Stadion Ciceri

By On Kamis, November 12, 2026

Kasdim 0602/Serang, Letkol Inf Eko Budi Nugroho saat menghadiri upacara memperingati Hari Pahlawan sekaligus tabur bunga di TMP Stadion Ciceri, Kota Serang, Selasa, 10 November 2026.  

SERANG, Kontras7.co.id – Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0602/Serang, Letnan Kolonel (Letkol) Inf Eko Budi Nugroho mewakili Dandim 0602/Serang, Kolonel Inf Marsen Sinaga, menghadiri kegiatan upacara memperingati Hari Pahlawan sekaligus tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Stadion Ciceri, Kecamatan Serang, Selasa, 10 November 2026. 

Kegiatan tersebut digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. 

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemprov Banten. 

Tampak hadir, Wakil Gubernur Provinsi Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan, serta Kajati Banten Herry Hermanus Horo. 

Turut hadir, Kasrem 064/MY Kolonel Inf Sofwan Nudin, Wadan Grup 1 Kolonel Inf Yanuar, Danlanal Banten Kolonel Laut Wawan Subagyo Mardani, Danlanut Sultan Ageng Tirtayasa (Gorda) Letkol POM M. Eka Wahyudi, Dandenpom Serang Letkol Cpm Anggi Wahyu Hardianto, dan Kapolres Serang Kota, Kombes Pol Yudha Satria. 

Selain itu, hadir pula Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, para Danramil jajaran Kodim 0602/Serang, serta tamu undangan lainnya. 

Kehadiran berbagai elemen Forkopimda dan pemerintah daerah tersebut menunjukkan sinergi yang kuat dalam mengenang jasa para pahlawan serta menumbuhkan semangat kebangsaan di wilayah Banten. 

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara peringatan Hari Pahlawan yang dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. 

Momen ini menjadi refleksi bersama bagi seluruh peserta upacara untuk meneladani semangat pengorbanan para pahlawan dan terus berkontribusi dalam membangun daerah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. (*/red)

Dipecat Polri Buntut Penyadapan Prabowo, Ahrie Sonta Ajukan Banding

By On Kamis, November 12, 2026

Jumpa Pers Polri terkait hasil Sidang Etik terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menyatakan banding usai diputus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. 

Vonis tersbut dibacakan oleh Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), pada Selasa, 10 November 2026, atas keterlibatan Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, permohonan banding tersebut akan diproses dan diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri tingkat banding. 

Dalam sidang KKEP ini, Majelis Hakim menyatakan perilaku Ahrie Sonta sangat tercela. 

Hakim juga menjatuhkan sanksi berupa pemecatan sebagai anggota Polri. 

Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan. 

Sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta di Gedung Propam Polri berlangsung selama 11 jam, mulai 09.09 WIB hingga 20.10 WIB. 

Isir mengatakan, Majelis Hakim KKEP dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, dengan wakil anggota Jenderal Bintang Dua. 

"Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS, dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Rudy Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi. Dengan Wakil Ketua Komisi, Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si,” ujar Isir. 

“Beserta tiga anggota komisi, yaitu Irjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., Irjen Pol Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., dan Irjen Pol Dr. Rahmat Setyadi, S.I.K., S.H., M.H,” kata dia lagi. 

Selama 11 jam menjalani persidangan, majelis hakim KKEP mencecar Ahrie Sonta saat menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri. 

“(Saat menjabat) yaitu diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

Keempat tersangka meliputi mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha. 

Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. 

Sementara, terhadap tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *