Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Resmi Masuk Tahap Sidang, Sengketa Informasi Fasilitas Sekda Kota Serang Teregistrasi di Komisi Informasi Banten

By On Rabu, April 15, 2026

Arie Budiarto usai menerima 
akta registrasi sengketa informasi publik 
di Komisi Informasi Provinsi Banten. 
Rabu, 15 April 2026.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang – Sengketa informasi publik terkait permohonan data tunjangan penghasilan, TAPD, Baperjakat/Komite Talenta, serta fasilitas jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di lingkungan Pemerintah Kota Serang resmi teregister di Komisi Informasi Publik Provinsi Banten.

Perkara tersebut telah memperoleh nomor register: 034/REG-PSI/IV/2026 dan 035/REG- PSI/IV/2026 sesuai akta, sebagaimana tercantum dalam akta registrasi yang ditandatangani oleh Panitera Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dan dibubuhi stempel resmi lembaga.

Arie Budiarto, warga Kota Serang sekaligus pemohon, mengatakan bahwa dengan terbitnya nomor register tersebut, sengketa informasi kini resmi memasuki tahap pemeriksaan dan siap disidangkan sesuai mekanisme Komisi Informasi.

“Dengan telah terbitnya akta registrasi dan nomor perkara, maka proses penyelesaian sengketa informasi telah resmi berjalan dan memasuki tahap persidangan,” ujar Arie.

Dokumen akta registrasi 
sengketa informasi publik 
di Komisi Informasi Provinsi Banten

Ia menjelaskan bahwa permohonan informasi sebelumnya telah diajukan kepada badan publik, yakni Sekretaris Daerah Kota Serang, namun tanggapan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi permohonan informasi yang diajukan. Oleh karena itu, langkah sengketa ditempuh sebagai upaya memperoleh kepastian akses informasi publik.

Adapun informasi yang dimohonkan meliputi rincian tunjangan penghasilan, dasar hukum pemberian, serta bentuk fasilitas jabatan yang melekat pada posisi Sekda Kota Serang.

Langkah ini dinilai sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Serang di bawah kepemimpinan Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan keterangan petugas Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, perkara tersebut telah dinyatakan lengkap dan siap disidangkan.

Surat panggilan sidang akan diterbitkan dalam satu hingga dua hari ke depan, dengan jadwal sidang yang diperkirakan berlangsung pada minggu depan.

Pemohon berharap proses ini dapat berjalan secara objektif dan memberikan kepastian terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

MA Putar Balik Putusan Banding, Situ Ranca Gede Kembali Jadi Aset Pemprov Banten

By On Rabu, April 15, 2026

Kawasan industri di lokasi yang diduga sebagai Situ Ranca Gede, Kabupaten Serang. MA memutuskan lahan tersebut kembali menjadi aset Pemprov Banten.

KONTRAS7.CO.ID - Serang - Sengketa panjang lahan Situ Ranca Gede di Kabupaten Serang akhirnya berakhir. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan menegaskan kembali status lahan tersebut sebagai aset milik daerah.

Dalam putusan kasasi Nomor 6 K/TUN/2026 yang diputus pada 11 Maret 2026, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang sebelumnya mengabulkan gugatan penggugat. Majelis hakim sekaligus mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Lahan Situ Ranca Gede atau Ranca Gede Jakung yang disengketakan memiliki luas sekitar 25 hektare atau 250.000 meter persegi. Dalam perkembangannya, kawasan tersebut diketahui telah beralih fungsi menjadi area industri di wilayah Kabupaten Serang.

Berbalik di Ujung Perkara 

Sengketa ini bermula dari gugatan PT Modern Industrial Estate yang terdaftar di PTUN Serang dengan Nomor 49/G/2024/PTUN.SRG terhadap Gubernur Banten dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.

Pada tingkat pertama, PTUN Serang pada 20 Mei 2025 menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Namun, putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding oleh PT TUN Jakarta melalui putusan Nomor 148/B/2025/PT.TUN.JKT tertanggal 10 September 2025 yang justru mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Tidak tinggal diam, Pemprov Banten mengajukan kasasi pada 22 September 2025. Hasilnya, Mahkamah Agung membalikkan putusan banding tersebut dan menegaskan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Kepastian Hukum Ditegaskan 

“Putusan ini menegaskan bahwa aset daerah yang telah tercatat secara sah memiliki kekuatan hukum yang harus dilindungi,” ujar sumber di lingkungan Pemprov Banten.

Dengan putusan ini, status lahan Situ Ranca Gede kini berkekuatan hukum tetap (inkrah) sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Banten.

Putusan Mahkamah Agung sekaligus mengakhiri sengketa hukum yang bergulir sejak 2024, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan dan menata aset, khususnya di kawasan strategis seperti Kabupaten Serang.

Diskominfo Kota Serang dan Densus 88 Perkuat Sinergi Cegah Radikalisme di Kalangan Pelajar

By On Senin, April 13, 2026

 

Sekretaris Dinas Diskominfo Kota Serang, Herry Suswanto, menyambut baik kunjungan Perwakilan Densus 88 
dikantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang menerima kunjungan Densus 88 Anti Teror Polri di Co-working Space (CWS) Diskominfo Kota Serang pada Senin (13/4/2026).

Sekretaris Dinas Diskominfo Kota Serang, Herry Suswanto, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dalam kolaborasi sosialisasi dan publikasi pencegahan paham radikal.

Menurut Herry, langkah ini sangat tepat dan memiliki urgensi tinggi sebagai upaya preventif lintas instansi. Ia menegaskan pentingnya penyebaran informasi edukatif yang terintegrasi agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki pemahaman yang benar.

“Kominfo menyambut baik langkah konkret ini. Sosialisasi dan publikasi edukatif perlu terus disinergikan,” ujarnya.

Herry juga menjelaskan bahwa Densus 88 merupakan satuan elit antiterorisme Indonesia yang dibentuk pada 30 Juni 2003, dengan tugas utama menangani kejahatan terorisme. Satuan ini berfokus pada penindakan, investigasi, hingga deradikalisasi, dengan tujuan mencapai zero terrorist attack serta menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman radikalisme.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi aktif dan produktif dalam menyebarkan informasi pencegahan terorisme, terutama bagi anak-anak dan pelajar yang masih rentan terhadap berbagai pengaruh.

“Sinergi ini penting agar informasi pencegahan terorisme dapat tersampaikan dengan baik, khususnya kepada anak-anak sekolah,” jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, Herry menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mencegah masuknya paham radikalisme ke dalam pola pikir generasi muda. Ia mengingatkan bahwa kurangnya pemahaman dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengarahkan pada tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma agama.

Oleh karena itu, Diskominfo bersama Densus 88 akan terus mengoptimalkan sosialisasi melalui berbagai media, seperti media sosial, website, hingga videotron.

"Melalui sinergi ini, diharapkan penyebaran informasi yang edukatif, mencerahkan, dan menarik serta menjadi benteng awal dalam mencegah penyebaran radikalisme di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar," ungkapnya.

Sebelumnya, Perwakilan Densus 88 Polri, Brigadir Irkham, mengungkapkan bahwa pola rekrutmen paham radikal kini kian masif menyasar emosi labil remaja di tingkat SMP dan SMA. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam kolaborasi ini akan lebih bersifat visual dan persuasif.

"Kami akan mengemas sosialisasi ini melalui visualisasi yang menarik, baik berupa video maupun rilisan kreatif. Tujuannya agar pesan edukatif ini mudah diterima dan dipahami oleh kalangan milenial dan Gen Z melalui kanal media online Pemkot Serang," jelas Irkham.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan early warning system atau sistem peringatan dini di tengah masyarakat untuk mendeteksi dan meredam bibit-bibit radikalisme sejak dini.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Serang, Chandra Afriyadi Sulaeman, menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal inisiatif ini. Ia menilai kolaborasi antara aspek keamanan (Densus 88), komunikasi (Diskominfo), dan ideologi (Kesbangpol) adalah kombinasi yang kuat.

"Ini adalah langkah yang sangat bagus untuk memberikan atensi terkait paham yang bertentangan dengan norma hukum dan agama. Kesbangpol siap mensukseskan niat baik ini demi memastikan generasi muda kita memiliki benteng ideologi yang kokoh," pungkas Chandra.

Perlu disampaikan  Poin Utama Kolaborasi ini,  Target Utama: Pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK dan penyebaran sosialisasi dan edukasi melalui  Media Sosial seperti Videotron, Media Sosial, Website, dan Konten Video Kreatif.

Kemudian  Fokus Materi: Edukasi bahaya radikalisme, literasi hukum, dan penguatan nilai-nilai NKRI, sehingga  tujuan Akhirnya, Mewujudkan Zero Terrorist Attack dan melindungi mentalitas generasi penerus di Kota Serang.

Berawal dari Ibu-Ibu, Warga Griya Permata Asri Kompak Perbaiki Lapangan Voli Secara Swadaya

By On Minggu, April 12, 2026

Warga RW 04 Perumahan 
Griya Permata Asri, Kota Serang, 
bergotong royong memperbaiki lapangan voli secara swadaya. Terlihat ibu-ibu membersihkan area lapangan, 
sementara warga lainnya melakukan 
pengelasan tiang jaring agar lebih kokoh. 
Minggu, 12 April 2026.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Semangat kebersamaan dan gotong royong ditunjukkan warga RW 04 Perumahan Griya Permata Asri Kelurahan Dalung kecamatan Cipocokjaya Kota Serang dalam memperbaiki lapangan voli secara swadaya. Minggu, 12 April 2026.

Kegiatan ini berawal dari inisiatif ibu-ibu yang memiliki hobi bermain voli. Dari keinginan sederhana untuk memiliki fasilitas olahraga yang lebih layak, warga kemudian bergerak bersama melakukan perbaikan.

Perbaikan dilakukan secara bertahap, mulai dari membersihkan area lapangan hingga memperkuat tiang penyangga jaring dengan konstruksi besi yang dilas agar lebih kokoh dan tahan lama. 

Sebelumnya, kondisi tiang kerap mengalami kerusakan. “Awalnya karena tiang jaringnya sering roboh, jadi kami berinisiatif untuk memperbaiki bersama.

Warga melakukan pengelasan tiang penyangga jaring voli agar lebih kokoh dalam proses perbaikan lapangan 
secara swadaya 
di RW.04 Griya Permata Asri, 
Kota Serang

Alhamdulillah sekarang sudah mulai kuat dan lebih nyaman digunakan,” ujar Mama Gita.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam perbaikan tersebut.

“Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada warga RW. 04 yang sudah menyumbangkan rezekinya dan ikut membantu, sehingga perbaikan tiang jaring voli ini bisa terlaksana.

Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan bermanfaat untuk kita semua,” ungkapnya.

Meski saat ini proses perbaikan masih berlangsung, perubahan lapangan sudah mulai terlihat. Bagi warga, kegiatan ini bukan sekadar memperbaiki fasilitas olahraga, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kepedulian, dan rasa memiliki terhadap lingkungan.

Lapangan voli tersebut diharapkan dapat menjadi ruang aktivitas positif bagi warga, sekaligus mempererat hubungan sosial di lingkungan perumahan.

Komitmen Transparansi Pemkot Serang Diuji, Warga Ajukan Sengketa Informasi Fasilitas Sekda

By On Sabtu, April 11, 2026

Arie Budiarto usai mengajukan 
permohonan sengketa informasi 
di Komisi Informasi Publik Provinsi Banten. 
Jumat, 10 April 2026.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang – Arie Budiarto, warga Kota Serang, secara resmi mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik Provinsi Banten terkait permohonan data Tunjangan Penghasilan, TAPD, Baperjakat/ Komite Talenta, serta fasilitas jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Arie Budiarto mengatakan, pengajuan tersebut telah diterima oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dan dibuktikan dengan tanda terima permohonan. Saat ini, proses masih berada pada tahap administrasi sebelum dilakukan registrasi perkara.

Ia menjelaskan bahwa permohonan informasi sebelumnya telah disampaikan kepada badan publik, yakni Sekretaris Daerah Kota Serang, namun tanggapan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi permohonan informasi yang diajukan. Oleh karena itu, langkah sengketa ditempuh sebagai upaya lanjutan untuk memperoleh kepastian akses informasi publik.

“Informasi yang dimohonkan berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran daerah, sehingga keterbukaannya menjadi penting dalam rangka pengawasan publik,” ujarnya.

Tanda terima permohonan informasi

Adapun informasi yang dimohonkan meliputi rincian tunjangan penghasilan, dasar hukum pemberian, serta bentuk fasilitas jabatan yang melekat pada posisi Sekda Kota Serang.

Langkah pengajuan sengketa ini dinilai sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, keterbukaan informasi juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Serang sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Wali Kota Serang, Budi Rustandi, bersama Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan keterangan petugas Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, permohonan sengketa saat ini tengah dalam proses administrasi dan direncanakan akan diregistrasi dalam beberapa hari ke depan sebelum memasuki tahapan persidangan.

Pemohon berharap proses ini dapat berjalan secara objektif dan memberikan kejelasan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Warga Senang Dapat Bantuan Rehab Rumah Dari Wali Kota Serang

By On Jumat, April 10, 2026

Walikota Serang, Budi Rustandi di dampingi Staf Ahli Walikota, Triningsih dan Camat Cipocokjaya, Um Rochmat Hidayat saat memberikan bantuan rehab rumah warga. Jumat, 10 April 2026.

BANTEN7.COM - Kota Serang - Walikota Serang, Budi Rustandi menyerahkan bantuan untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) warga kampung Pulojajar Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang. Jumat, 10 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Serang dalam memastikan bantuan sosial tersalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Wali Kota Serang Budi Rustandi, didampingi Staf ahli Walikota, Triningsih, Camat Cipocokjaya, UM Rochmat Hidayat dan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).

Walikota Serang, Budi Rustandi mengungkapkan, bahwa bantuan yang diberikan berasal dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kota Serang.

Besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan yang dialami warga. Untuk rumah dengan kondisi rusak berat, bantuan diberikan sebesar Rp.10 juta, sementara untuk kerusakan ringan sebesar Rp.5 juta.

Proses pembangunan akan dilakukan oleh warga dengan pengawasan dari RT, RW, dan lurah setempat,” ungkapnya.

Budi menegaskan bahwa kehadirannya secara langsung di lapangan merupakan bentuk keteladanan bagi seluruh aparatur pemerintah agar senantiasa hadir di tengah masyarakat.

Ia juga menyampaikan kabar baik terkait rencana bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah pusat sebanyak 640 unit yang saat ini masih dalam proses.

Program RTLH ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Serang dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana atau memiliki kondisi hunian yang tidak layak.

Budi, berharap bantuan ini dapat mendorong semangat gotong royong di lingkungan masyarakat, sehingga proses renovasi rumah dapat berjalan dengan lancar dan cepat.

“Intinya kami pemerintah daerah berupaya mengurangi beban masyarakat, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” tambahnya.

Penyerahan bantuan tersebut juga diwarnai momen haru, saat Wali Kota mengunjungi kediaman Ibu Sainah di Kampung Pulojajar Banjarsari Cipocokjaya.

Ibu Sainah, yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang rongsokan, mengaku terharu karena untuk pertama kalinya menerima bantuan langsung dari pemerintah.

“Terima kasih atas bantuannya. Semoga Bapak Wali selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan,” ucapnya dengan penuh haru.

Pihak keluarga menyebut bantuan ini merupakan perhatian langsung pertama yang mereka terima selama puluhan tahun.

Beri Bantuan Rehab Rumah, Walikota Serang Budi Rustandi Kunjungi Warga Cipocokjaya

By On Jumat, April 10, 2026

Walikota Serang, Budi Rustandi di dampingi Staf Ahli Walikota, Triningsih dan Camat Cipocokjaya, Um Rochmat Hidayat saat memberikan bantuan rehab rumah warga. Jumat, 10 April 2026.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Walikota Serang, Budi Rustandi menyerahkan bantuan untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) warga kampung Pulojajar Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang. Jumat, 10 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Serang dalam memastikan bantuan sosial tersalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Wali Kota Serang Budi Rustandi, didampingi Staf ahli Walikota, Triningsih, Camat Cipocokjaya, UM Rochmat Hidayat dan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).

Walikota Serang, Budi Rustandi mengungkapkan, bahwa bantuan yang diberikan berasal dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kota Serang.

Besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan yang dialami warga. Untuk rumah dengan kondisi rusak berat, bantuan diberikan sebesar Rp.10 juta, sementara untuk kerusakan ringan sebesar Rp.5 juta.

Proses pembangunan akan dilakukan oleh warga dengan pengawasan dari RT, RW, dan lurah setempat,” ungkapnya.

Budi menegaskan bahwa kehadirannya secara langsung di lapangan merupakan bentuk keteladanan bagi seluruh aparatur pemerintah agar senantiasa hadir di tengah masyarakat.

Ia juga menyampaikan kabar baik terkait rencana bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah pusat sebanyak 640 unit yang saat ini masih dalam proses.

Program RTLH ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Serang dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana atau memiliki kondisi hunian yang tidak layak.

Budi, berharap bantuan ini dapat mendorong semangat gotong royong di lingkungan masyarakat, sehingga proses renovasi rumah dapat berjalan dengan lancar dan cepat.

“Intinya kami pemerintah daerah berupaya mengurangi beban masyarakat, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” tambahnya.

Penyerahan bantuan tersebut juga diwarnai momen haru, saat Wali Kota mengunjungi kediaman Ibu Sainah di Kampung Pulojajar Banjarsari Cipocokjaya.

Ibu Sainah, yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang rongsokan, mengaku terharu karena untuk pertama kalinya menerima bantuan langsung dari pemerintah.

“Terima kasih atas bantuannya. Semoga Bapak Wali selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan,” ucapnya dengan penuh haru.

Pihak keluarga menyebut bantuan ini merupakan perhatian langsung pertama yang mereka terima selama puluhan tahun.

Dinas LH Kota Serang Tidak Respon? Warga Puri Serang Hijau Patungan Bersihkan Aliran Dipenuhi Sampah

By On Jumat, April 10, 2026

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Normalisasi aliran sungai/kali dilingkungan RW 15 Puri Serang Hijau, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocokjaya Kota Serang Banten, merupakan inisiasi dari warga sekitar dengan cara patungan/sumbangan secara swadaya untuk mengatasi pembiayaan pengerukan sungai/kali sepanjang kurang lebih 1500 meter dan saat ini sedang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR Prov. Banten.

Warga Puri Serang Hijau sudah terlalu bersabar untuk menanti action dari pihak DLH Kota Serang untuk segera membenahi dan mengeruk sampah/tanah lumpur yang sudah numpuk sehingga mengakibatkan luapan air dan melimpah tumpah sampai masuk kelingkungan perumahan.

Untuk proses memperbaiki dan mengembalikan fungsi alami sungai agar alirannya menjadi lebih lancar, stabil, dan sesuai dengan kapasitasnya. Ini melibatkan beberapa kegiatan, seperti:

- Pengerukan sedimen dan sampah

- Pelebaran atau pendalaman sungai

- Pengendalian erosi dan longsor

- Pemulihan ekosistem sungai

Tujuan normalisasi aliran sungai adalah untuk:

- Mengurangi risiko banjir

- Meningkatkan kualitas air

- Mempertahankan keanekaragaman hayati

- Meningkatkan fungsi ekonomi dan sosial sungai. 

Dari beberapa fungsi normalisasi tersebut, harus ada pemeliharaan dari pihak dinas LH yang setidaknya sudah ada biaya pemeliharaan pada setiap tahun anggaran. Akan tetapi menurut pantauan dari warga setempat, sudah hampir sepuluh tahun pelaksanaan pemeliharaan tersebut tidak ada, sehingga terjadi penumpukkan tanah/lumpur hingga hampir 1 meter dan mengakibatkan air sungai/kali meluap masuk ke lingkungan perumahan.

Ahmad Fakih, selaku kepala kelurahan Banjarsari merespon cepat dan positive terhadap normalisasi sungai tersebut, karena selain mencegah terjadinya banjir apabila terjadi turun hujan, juga demi kebersihan lingkungan yang selama ini menjadi tanggung jawab bersama.

"Saya apresiasi inisiatif warga Serang Hijau dengan melakukan hal ini, semoga menjadi perhatian kita semua, terutama dinas terkait," ujar Ahmad Fakih.

Sementara H. Mumu Munawar selaku Ketua RW 15 mengatakan, bahwa lingkungannya sering dilanda banjir bila hujan turun dengan deras, karena ada penyumbatan sampah dan lumpur dari sungai, bahkan ketinggian lumpur dan sampah hampir 1 meter menutupi aliran sungai. 

Seharusnya dinas terkait bisa segera mengecek ke lokasi, karena hal ini sudah beberapa kali masuk berita di media akan tetapi tidak ada respon. 

"Saya mewakili warga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak dinas PUPR Prov. Banten dan Lurah Banjarsari yang telah datang ke lokasi serta mendukung pelaksanaan pekerjaan ini," kata H. Mumu disela-sela kesibukkannya. 

Warga berharap, dengan normalisasi aliran sungai, diharapkan dapat menciptakan lingkungan sungai yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Walaupun yang seharusnya pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi dirasakan tidak ada respons yang baik, maka warga secara gotong-royong untuk membiayai pelaksanaan pengerukan tersebut.

Sementara Farah Richi selaku Kepala Dinas LH Kota Serang dikonfirmasi lewat WhatsApp, tidak memberi tanggapan, hanya dibaca saja.

Iklim Investasi Aman, Nyaman dan Kompetitif. DPRD Kota Serang Tegaskan Mendukung Pemkot

By On Kamis, April 09, 2026

Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menegaskan komitmennya mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk memperkuat iklim investasi yang aman, nyaman dan kompetitif.

Dukungan ini, menurutnya menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kemajuan daerah serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Kota Serang.

Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mengatakan sinergi antara DPRD dengan Pemkot Serang merupakan kunci utama dalam menciptakan dan memperkuat lingkungan investasi yang aman, nyaman, dan kompetitif.

Menurut Muji lembaga DPRD yang dipimpinnya tidak hanya memberikan dukungan secara normatif, tetapi juga secara aktif memperkuat kebijakan yang dirancang oleh Pemkot Serang agar tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Red-Kota Serang).

Pada prinsipnya DPRD mendukung seluruh bentuk investasi yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan. "Merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung program pembangunan yang dijalankan oleh Pemkot Serang,” ungkapnya.

DPRD siap terlibat langsung dalam berbagai agenda penting terkait investasi, termasuk menghadiri kegiatan peresmian maupun forum-forum investasi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya Pemkot Serang menarik investor.

Ia menambahkan, dalam menjalankan fungsinya, DPRD berperan penting dalam aspek legislasi, penganggaran, dan pengawasan. "Melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda), penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengawasan terhadap kebijakan Pemkot Serang, DPRD memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Ujar Muji.

Muji menjelaskan, DPRD juga terus menampung aspirasi masyarakat guna memastikan bahwa setiap kebijakan investasi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang merata.

Kolaborasi yang solid antara DPRD dan Pemkot Serang, diharapkan mampu menjadi daerah tujuan investasi yang unggul, berdaya saing, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tandasnya.

Penertiban Atribut Muktamar MA, Panitia Datangi Kantor Satpol PP Kota Serang

By On Rabu, April 08, 2026

Ketegangan terjadi antara panitia 
dengan satpol PP Kota Serang.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Aksi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang menertibkan atribut berupa bendera dan banner milik panitia pelaksana Muktamar XXI Mathla’ul Anwar yang dipasang di kawasan KP3B Kota Serang.

Aksi tersebut memicu Ketegangan terjadi antara panitia pelaksana Muktamar XXI Mathla’ul Anwar menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang pada Selasa malam (7/4/2026). Dilansir Banpos

Menurut keterangan panitia, tindakan Satpol PP Kota Serang tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan atau koordinasi sebelumnya. 

Padahal, panitia mengklaim telah melayangkan surat izin pemasangan atribut ke sejumlah instansi terkait sebagai bagian dari persiapan menyambut pelaksanaan muktamar.

Kekecewaan panitia memuncak setelah mengetahui sejumlah atribut mereka diamankan oleh pihak Satpol PP. Untuk memastikan keberadaan barang-barang tersebut, perwakilan panitia mendatangi kantor Satpol PP Kota Serang. 

Dalam suasana yang cukup tegang, panitia kemudian memasang beberapa bendera di area kantor Satpol PP sebagai bentuk protes atas tindakan penertiban tersebut.

Salah satu panitia, Saepudin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah yang diambil Satpol PP.

“Kami ingin ada koordinasi terlebih dahulu, biar ke kami-nya enak. Kalau seperti ini, kami merasa dirugikan karena ada kerusakan barang milik kami,” ujarnya di kantor satpol PP Kota Serang.

Ia juga menambahkan bahwa panitia tidak menolak penertiban, selama dilakukan dengan komunikasi yang baik.

“Kalau ada koordinasi, sama-sama enak. Bahkan kami bisa membantu untuk menertibkan, yang penting barang kami tidak rusak,” tambahnya.

Di sisi lain, salah satu anggota Satpol PP yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa pemasangan atribut di area kantor mereka tidak diperbolehkan.

“Ini tidak boleh dipasangkan di sini, karena ini area Mako Satpol PP,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tindakan penertiban tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi pimpinan daerah.

“Kami hanya menjalankan instruksi dari Pak Walikota untuk menertibkan,” tambahnya.

EPSS 2026: Pemerintah Gaspol Benahi Data, Dorong Kebijakan Lebih Presisi

By On Selasa, April 07, 2026

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Pemerintah kian serius membenahi tata kelola data. Melalui program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026, langkah strategis ditempuh untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar berbasis data yang akurat dan berkualitas.

Program yang digagas Badan Pusat Statistik ini kini menjadi tolok ukur utama bagi instansi pemerintah dalam menilai kesiapan mereka mengelola data secara profesional. EPSS tak lagi sekadar evaluasi administratif, melainkan simbol pergeseran menuju kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Hal tersebut disampaikan Statistisi Ahli Madya BPS Kota Serang, Suhandi, saat memberikan materi di Co-Work Space (CWS) Diskominfo Kota Serang, Selasa (7/4/2026).

“Data bukan hanya harus valid, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan nyata di lapangan,” ujarnya.

Menurut Suhandi, di tengah tuntutan publik yang semakin kritis, data kini menjadi elemen kunci dalam menentukan arah kebijakan.

Dikatakan dia Melalui EPSS, pemerintah menargetkan tiga capaian utama: Peningkatan kualitas statistik sektoral, Pelayanan publik yang lebih responsif berbasis data dan Kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata.

Seluruh capaian tersebut, kata dia dirangkum dalam satu indikator strategis, yakni Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

"Evaluasi sebelumnya menunjukkan tren positif. Nilai IPS nasional mengalami peningkatan, menandakan kesadaran pengelolaan data mulai tumbuh di berbagai instansi," kata dia

Lebih lanjut, Suhandi menegaskan, kondisi tersebut belum merata. Masih terdapat instansi yang menghadapi tantangan, terutama dalam hal integrasi data dan penerapan standar yang seragam.

“EPSS 2026 menjadi alarm sekaligus pendorong agar transformasi ini tidak berjalan setengah hati,” tegasnya.

Berbeda dari sebelumnya, kata Suhandi EPSS 2026 hadir dengan pendekatan yang lebih tegas dan terukur. Penilaian difokuskan pada kegiatan statistik prioritas yang memiliki dampak nyata. Dengan mengadopsi model Capability Maturity Model, EPSS tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses, sistem, hingga konsistensi pengelolaan data.

"Struktur penilaian yang mencakup 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator memastikan evaluasi dilakukan secara komprehensif dan objektif," Jelas dia

ia juga mengatakan Keberhasilan EPSS tidak dapat dicapai secara parsial. Sinergi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah menjadi faktor penentu.

Berbagai tim, mulai dari Tim Penilai Internal (TPI), Tim Penilai Badan (TPB), hingga Tim Penjaminan Kualitas (TPK), terlibat aktif untuk memastikan proses berjalan transparan dan bebas intervensi.

Dalam proses evaluasi, lanjut dia integritas menjadi prinsip utama yang tidak bisa ditawar. Penilai dilarang memberikan penilaian subjektif atau “kode” nilai kepada instansi yang dinilai. Seluruh hasil evaluasi dijaga kerahasiaannya dan harus berbasis bukti yang valid.

“Tujuannya agar EPSS benar-benar mencerminkan kondisi nyata, bukan sekadar formalitas,” jelas Suhandi.

Diakhir penyampaian, Suhandi mengungkapkan bahwa untuk Menuju Era Kebijakan Berbasis Data

EPSS 2026 menjadi penanda penting transformasi pemerintahan menuju sistem yang lebih modern dan berbasis data.

Ia juga berharap ke depan, dampaknya dapat semakin terasa: Kebijakan lebih presisi, Program lebih efektif dan Pelayanan publik lebih adaptif.

“EPSS bukan hanya program evaluasi, tetapi langkah strategis menuju pemerintahan modern, di mana data menjadi fondasi utama pembangunan,” pungkasnya.

Bantu Perbaikan Rumah Warga Tidak Layak Huni di Curug, Wali Kota Serang Turun Langsung

By On Selasa, April 07, 2026

Wali Kota Serang, Budi Rustandi 
didampingi Camat Curug, Eni Sudaryani langsung memberikan bantuan perbaikan rumah warga tidak layak huni di Kampung Sikebon dan Cisangku, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang. Selasa, 7 April 2026.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Kepedulian terhadap warga kembali ditunjukkan oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi. Ia turun langsung meninjau kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kampung Sikebon dan Cisangku, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang. Selasa, 7 April 2026.

Walikota Serang, Budi Rustandi turun langsung ke sejumlah rumah warga dalam kondisi memprihatinkan (red-atap genteng berlubang, struktur bangunan rapuh, hingga fasilitas dasar yang jauh dari kata layak). 

Budi langsung menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dari Pemerintah Kota Serang.

"Bantuan ini kita sesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta", Ungkap Budi.

Budi berharap, warga bisa tinggal lebih aman dan nyaman di lokasi.

Program ini bukan sekadar bantuan fisik, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang selama ini belum tersentuh program perbaikan.

Salah satu penerima bantuan, Junedi Yasin, mengaku tak bisa menyembunyikan rasa harunya. "Rumah peninggalan keluarganya yang selama bertahun-tahun belum pernah diperbaiki, kini akhirnya mendapat perhatian",

“Senang sekali, ini pertama kalinya saya dapat bantuan seperti ini. Rumah ini sudah lama rusak, tapi belum pernah tersentuh perbaikan. Alhamdulillah sekarang bisa diperbaiki,” ungkapnya dengan penuh rasa syukur.

Hal serupa dirasakan Siti Jarim, warga Kampung Cisangku. Ia menceritakan bagaimana selama ini rumahnya dibangun seadanya karena keterbatasan biaya. "Perbaikan hanya dilakukan bertahap, itupun tidak menyeluruh",

“Dulu cuma bagian atas saja yang dibangun, itu pun bertahap. Sekarang alhamdulillah dapat bantuan, jadi rumah bisa diperbaiki lebih layak,” katanya.

Siti menambahkan, bantuan ini datang di waktu yang tepat dan berharap program seperti ini terus berlanjut agar lebih banyak warga merasakan manfaatnya.

Kehadiran langsung Walikota Serang di tengah masyarakat pun menjadi nilai lebih. Warga merasa diperhatikan, bukan hanya melalui program, tetapi juga melalui sentuhan nyata di lapangan.

Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat—tempat tinggal yang layak dan aman.

Dengan program RTLH yang terus digencarkan, Pemerintah Kota Serang diharapkan mampu mempercepat pengentasan kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kesejahteraan warganya secara berkelanjutan.

Oknum Satgas Stadion Maulana Yusuf Diduga Menganiaya Pengunjung. Kadisparpora Kota Serang: Pecat dan Proses Hukum

By On Selasa, April 07, 2026

Ilustrasi peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan 
oleh oknum satuan tugas (satgas) di kawasan Stadion Maulana Yusuf 
Kota Serang terhadap pengunjung 
pada Minggu, 5 April 2026

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum satuan tugas (satgas) di kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang terhadap pengunjung pada Minggu, 5 April 2026 sekitar jam 00.15, berujung pemecatan dan ke ranah hukum.

Peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kota Serang, Zeka Bachdim, mengatakan dengan tegas telah memberhentikan (red-pecat) oknum satgas yang diduga berinisial RD dari tugasnya.

Zeka mengungkapkan, proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami sudah memberhentikan yang bersangkutan dari satgas. "Untuk proses hukum, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” ungkap zeka.

Berdasarkan keterangan awal, insiden bermula dari cekcok antara rekan korban berinisial Z dengan petugas satgas. Perselisihan dipicu oleh informasi kehilangan sepeda motor milik seorang pengunjung, yang belakangan diketahui hanya salah penempatan.

Salah seorang saksi mengatakan, seorang oknum satgas yang diduga berinisial RD yang disebut-sebut sebagai ketua satgas diduga langsung melakukan pemukulan menggunakan tongkat bisbol terhadap korban berinisial (Z) hingga terjatuh pingsan.

“Terduga Pelaku datang dan langsung memukul teman saya hingga jatuh dan tidak sadarkan diri,” ungkap saksi dalam laporannya kepada pihak kepolisian.

Tidak berhenti di situ, terduga pelaku juga diduga menyerang AB (pengunjung) yang berupaya melerai.

"Korban mengaku terjatuh dan mengalami luka di bagian wajah setelah diinjak oleh pelaku. Korban lain juga dilaporkan mengalami luka di bagian kepala, leher, dan pundak akibat pukulan benda tumpul",

Para korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota.

Kasus ini tengah ditangani pihak kepolisian berkaitan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Walikota Serang Budi Rustandi Gratiskan Tagihan PBB 2026 hingga Rp. 50 ribu dan Diskon

By On Selasa, April 07, 2026

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang pada tahun 2026 memberlakukan program gratis pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan Rp.50.000,- dan Diskon Pembayaran PBB lebih dari Rp. 50.000,- sebesar 10 persen, berlaku sejak 02 Februari hingga 31 Maret 2026 dan 5 persen, berlaku sejak 01 April hingga 31 Juni 2026.

Pembayaran bisa melalui Chanel :
* Bank Banten
* BJB
* BCA
* Indomart 
* Alfamart
* Tokopedia
* Bukalapak
* Livin
* OVO
* Dana
* Pos Indonesia
* QRIS 
* Masa go
* Link aja
* Art pay

Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman Hadiri Pembukaan Musrembang RKPD Tahun 2027

By On Senin, April 06, 2026

Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Muji Rohman 
saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, di Convention Hall Universitas Banten Jaya, Senin, 6 April 2026.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Pemerintah Kota Serang melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, mengusung tema “Pembangunan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”. di Convention Hall Universitas Banten Jaya Kota Serang, Senin, 6 April 2026.

Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Muji Rohman menghadiri undangan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027.

Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Serang beserta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Serang, Ketua DPRD Kota Serang, perwakilan TNI-Polri, Kejaksaan dan lembaga.

Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menyampaikan apresiasi terlaksananya kegiatan musrembang ini bertujuan untuk menentukan arah pembangunan Kota Serang di tahun 2027.

Arah pembangunan di tahun 2027 pada reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pembangunan infrastruktur dan tentu tujuan Wali Kota Serang itu didukung oleh DPRD Kota Serang," ungkap Muji.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, kita optimistis mampu mewujudkan Kota Serang yang lebih maju, tertata, dan berdaya saing,” kata Muji.

Pemkot Serang bersama DPRD Kota Serang bersepakat untuk mendukung program prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi. Tegasnya.

Muji berharap kegiatan Musrenbang ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Muji mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif berkontribusi, termasuk melalui masukan dari Musrenbang tingkat kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Tandasnya.

Memprihatinkan Tanpa Penanganan Medis Memadai, 1 Lansia Sakit Terbaring Lemah di Kabupaten Serang

By On Jumat, April 03, 2026

KONTRAS7.CO.ID - Serang - Kondisi memprihatinkan dialami sebuah keluarga di Kampung Jelupang Wetan RT/RW 05/02, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. 

Sebanyak 9 orang harus tinggal di sebuah rumah sempit yang jauh dari kata layak huni, bahkan sebagian bangunannya dilaporkan sudah roboh.

Dari pantauan di lokasi, bangunan rumah terlihat rapuh dengan dinding seadanya, sebagian terbuat dari material sederhana yang sudah lapuk dimakan usia. 

Kondisi semakin mengkhawatirkan karena setengah bagian rumah telah mengalami kerusakan hingga roboh, menyisakan ruang terbatas bagi penghuni untuk bertahan hidup. "Atap rumah yang tidak lagi kokoh juga kerap mengalami kebocoran, terutama saat hujan turun", 

Hal ini memaksa penghuni menaruh ember dan berbagai wadah di sejumlah titik untuk menampung air hujan yang masuk ke dalam rumah.

Bagian dalam rumah pun tidak kalah memprihatinkan. Ruangan yang sempit dipenuhi barang-barang seadanya, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang minim. Lantai yang lembap serta kondisi kebersihan yang terbatas menambah risiko kesehatan bagi para penghuni, terutama anak-anak dan lansia.

Dari 9 penghuni tersebut, terdapat 2 orang lanjut usia (lansia), di mana 1 di antaranya saat ini dalam kondisi sakit dan hanya bisa terbaring lemah tanpa penanganan medis yang memadai. Kondisi ini semakin memperparah beban keluarga yang harus bertahan di tengah keterbatasan ekonomi.

Pemilik rumah, Kusnadi, diketahui bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Ia bersama keluarganya telah menempati rumah tersebut selama lebih dari 10 tahun dalam kondisi yang jauh dari kata layak.

Ironisnya, kondisi rumah ini sebenarnya sudah pernah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Desa Sindangheula, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Serang, Perkim Provinsi Banten, hingga Kementerian Sosial pernah melakukan survei langsung ke lokasi. Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut nyata yang dirasakan oleh keluarga tersebut.

Situasi ini menimbulkan keprihatinan mendalam, baik dari warga sekitar maupun pihak yang melihat langsung kondisi di lapangan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berada dalam kondisi yang membahayakan keselamatan penghuninya, terlebih saat cuaca ekstrem melanda.

Warga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret dan cepat dalam memberikan bantuan, baik berupa perbaikan rumah tidak layak huni maupun bantuan sosial lainnya. Selain itu, perhatian khusus juga diharapkan bagi lansia yang sakit agar mendapatkan penanganan medis yang layak.

Kisah ini menjadi potret nyata bahwa masih ada masyarakat di Kabupaten Serang yang hidup dalam keterbatasan ekstrem dan membutuhkan uluran tangan. Besar harapan, melalui perhatian dan aksi nyata dari berbagai pihak, keluarga ini dapat segera merasakan hunian yang lebih layak, aman, dan manusiawi.

Arena Judi Sabung Ayam di Kota Serang, Polda Banten Menutup Permanen dan Meratakan

By On Kamis, April 02, 2026

Kabidhumas Polda Banten, Kombes Maruli Ahiles Hutapea. Di lokasi arena sabung ayam di Kampung Cirungge, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, 
Kota Serang. Kamis, 2 April 2026.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Polda Banten menindaklanjuti laporan masyarakat soal adanya praktik sabung ayam di Kampung Cirungge, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

Saat polisi tiba, tidak ada orang yang sedang bermain sabung ayam, pada Kamis (2/4/2026), polisi membongkar arena sabung ayam tersebut. Petugas meratakan lokasi tersebut sehingga tak dapat lagi dijadikan aktivitas judi sabung ayam.

Sebelumnya, petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten telah melakukan langkah awal dengan memasang garis polisi (police line) di lokasi tersebut pada Jumat, 28 Maret 2026, untuk menghentikan aktivitas di area tersebut. 

Kabidhumas Polda Banten, Kombes Maruli Ahiles Hutapea, menjelaskan langkah ini merupakan upaya berkelanjutan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Banten.

Pada sore hari ini dilakukan penertiban dengan merobohkan tempat yang diduga menjadi arena sabung ayam. Saat ini lokasi sudah rata dan dipastikan tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan tersebut," katanya.

Ia menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan dari praktik-praktik melanggar hukum. Polisi secara terbuka menerima dan akan menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Kami berharap kepada seluruh masyarakat, apabila melihat, mendengar, atau mengetahui adanya praktik tindak pidana seperti ini, segera laporkan kepada polisi terdekat, baik ke Polsek, Polres, Polda, maupun melalui layanan call center 110. 

Polri akan segera hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.

Menurut Maruli, Polda Banten tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memastikan lokasi yang berpotensi menjadi tempat praktik ilegal benar-benar tidak dapat digunakan kembali.

"Melalui langkah tegas dan kolaborasi dengan masyarakat, Polda Banten mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik perjudian demi kebaikan bersama," katanya.

Sekda Kota Serang Digugat Warga, Para Tergugat Bergantian Mangkir Sidang

By On Kamis, April 02, 2026

Sidang lanjutan perkara perdata 
Nomor 39/Pdt.G/2026/PN.Srg 
di Pengadilan Negeri Serang.
Kamis, 2 April 2026.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Sidang lanjutan perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2026/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang kembali mengalami penundaan akibat ketidakhadiran salah satu pihak, yakni Tergugat 2 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

‎Arie Budiarto selaku Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Muhammad Ridwan, S.H., M.H., M.M., menyampaikan kekecewaannya atas sikap Para Tergugat dan Turut Tergugat yang secara bergantian tidak memenuhi panggilan sidang yang telah dijadwalkan oleh Majelis Hakim.

‎"Kita kecewa dengan beberapa tergugat yang tidak hadir dalam agenda sidang kali ini, Seolah-olah para tergugat yang tidak hadir ini menganggap sepele serta kurang menghargai proses peradilan, terlebih penundaan sidang sebelumnya telah terjadi sekitar dua minggu yang lalu." Ungkapnya. Kamis,(2/4/2026)

Ia, mengungkapkan dengan tidak hadirnya pihak Tergugat 2 dalam persidangan hari ini, sebelumnya Turut Tergugat 2 yang tidak hadir, maka Majelis Hakim kembali menunda persidangan selama dua minggu ke depan, yang dijadwalkan akan dilanjutkan pada tanggal 16 April 2026.

‎"Saya amat menyangkan tergugat kedua dan Turut tergugat 2 kali ini tidak hadir, sehingga sidang ditunda 2 pekan mendatang." Jelasnya.

‎Ia, juga menganggap, ketidakhadiran yang berulang tersebut berpotensi menghambat proses peradilan dan merugikan kepastian hukum, khususnya bagi Penggugat yang mengharapkan adanya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana prinsip peradilan.

‎Selain itu, Muhammad Ridwan SH MH MM sebagai kuasa hukum Penggugat juga menegaskan bahwa pihaknya tetap pada posisi keberatan terhadap pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Tergugat 1 (Sekretaris Daerah Kota Serang),

‎"JPN itu sebenarnya tidak memiliki hak untuk mendampingi sebagai jaksa pengacara negara mendampingi tergugat 1, secara kewenangan JPN seharusnya tidak mendampingi Tergugat 1, karena perkara ini tidak berkaitan dengan tindakan jabatan atau kepentingan negara, melainkan tindakan individu yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum." Ungkapnya.

‎Menurutnya Keberatan tersebut didasarkan pada konstruksi hukum perkara a quo yang secara jelas menguji tindakan Tergugat 1 (Sekretaris Daerah Kota Serang) dalam kapasitas pribadi pada saat mengikuti rangkaian proses pengisian jabatan, bukan terkait dengan keputusan administratif pemerintahan.

‎"Kami juga telah menyatakan secara langsung ke Majelis Hakim, akan melakukan penyempurnaan terhadap gugatan agar konstruksi hukum Perkara menjadi lebih tegas, konsisten dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, khusus nya dalam membedakan antara tindakan pribadi dan kapasitas jabatan." Tuturnya.

‎Kuasa Hukum Penggugat juga menegaskan akan terus mengawal jalannya persidangan guna memastikan proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip penegakan hukum.

‎"Saya sudah berkomitmen dengan penggugat akan terus mengawal sampai persidangan ini selesai dan menemui kepastian hukum, karena kita adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak secara konstitusional untuk membantu mengawasi atau mengontrol roda pemerintahan dimanapun berada." Tandasnya.

‎Hingga berita ini diturunkan, Pihak Humas Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A belum bisa ditemui wartawan untuk dimintai keterangan terkait penundaan persidangan yang kedua kalinya.

Mendorong Pembangunan Kota Serang Lebih Cepat dan Terarah. Walikota Budi Rustandi Lantik 3 Pejabat Esselon II

By On Kamis, April 02, 2026

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan dan memperkuat sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD),  Wali Kota Serang Budi Rustandi melantik 3 Pejabat Esselon II di lingkungan Pemerintah Kota Serang (Pemkot Serang), di Aula Setda lantai 1 Pusat Pemerintahan Kota Serang. Kamis, 2 April 2026.

Tiga pejabat yang dilantik yaitu :

Warso Hari Pamungkas, dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), 

Ina Linawati dari Kepala Bapperida menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan 

Imam Rana Hardiana, dari Kepala BPKAD menjadi Kepala Bapenda.

Walikota Serang Budi Rustandi, mengatakan pergeseran jabatan ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan upaya mempercepat pembangunan di tahun 2026 dan memperkuat sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD).

Budi berharap, ini bisa mempercepat perubahan di 2026. Satu tahun (2025) kita sudah bagus, ke depan harus lebih baik lagi dan yang kurang bisa saling melengkapi.

kolaborasi antara sektor perencanaan, keuangan, dan pendapatan daerah menjadi kunci dalam mendorong pembangunan Kota Serang yang lebih cepat dan terarah. Ungkapnya.

Budi, juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai semakin baik. “Alhamdulillah, keuangan kita dinilai baik. Bahkan kemarin THR bisa dibayarkan hingga paruh waktu dan menjadi modal penting untuk pembangunan ke depan.

Bukan hanya sebagai strategi percepatan pembangunan, rotasi ini juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja pejabat. 

Budi menjelaskan, kejenuhan dalam jabatan bisa terjadi dan perlu diantisipasi dengan penyegaran posisi.

“Namanya manusia pasti ada titik jenuh (lebih dari 3 tahun), Maka perlu evaluasi agar kekurangan bisa ditutupi dengan kelebihan masing-masing,” ujarnya.

Warganya Jadi Korban Penipuan Kerja Diluar Negeri. Walikota Serang Budi Rustandi Berhasil Pulangkan

By On Selasa, Maret 31, 2026

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Memperoleh laporan adanya salah satu warga Kota Serang menjadi korban penipuan kerja di  Kamboja, Wali Kota Serang Budi Rustandi gerak cepat langsung turun membantu kepulangan korban.

Mendengar Laporan seorang ibu warga Kota serang yang menangis menceritakan kejadian anak nya yang kerja di luar negeri. "Menggerakkan hati Wali Kota Serang, Budi Rustandi",

Mendengar warganya tersiksa di luar negeri (red-kamboja) pada momen menjelang Lebaran, langsung merogoh kocek pribadinya. Ujarnya.

"Kita nggak ada biaya dari negara, langsung alhamdulillah saya pakai anggaran pribadi segera diurus. Saya terharu karena bahagia anak ini sudah kembali ke Kota Serang," ungkap Budi.

Budi Rustandi menjelaskan, pihak KBRI pun turut membantu dengan memutihkan denda overstay yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Tindakan ini dibalas dengan air mata syukur oleh Repelitawati.

"Alhamdulillahnya atas bantuan Pak Walikota dan semua jajaran Pemkot Serang, aku ngucapin banyak terima kasih. Kalau bukan bapak kita, siapa lagi yang memperhatikan anak-anak kami," ungkapnya terbata-bata.

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Kouta Haji

By On Senin, Maret 30, 2026

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, 
Senin. 30/3/2026.

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 2 tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 pada Senin (30/3/2026).

Kedua tersangka adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.

“Di mana dalam perkara ini, KPK kembali menetapkan dua orang tersangka, yaitu ISM selaku Direktur Operasional PT Maktour dan ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin. 30/3/2026. Dilansir dari kompas.com

Asep menuturkan, dalam perkara ini, Ismail diduga memberikan uang senilai total 35.000 dollar Amerika Serikat dan 16.000 Riyal Arab Saudi kepada pejabat Kementerian Agama era Yaqut Cholil Qoumas.

Salah satu pihak yang menerima uang tersebut adalah eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dengan nilai sebesar 30.000 dollar Amerika Serikat. 

“Tersangka ISM (Ismail Adham) diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA (Gus Alex) sebesar USD 30.000,” kata Asep.

Ismail juga memberikan 5.000 Dollar AS dan 16.000 SAR atau Riyal Arab Saudi kepada eks Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latief.

Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp 27,8 miliar,” ujar Asep.

Asep mengungkapkan, ada pertemuan antara Ismail dengan Yaqut dan Gus Alex untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan 8 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Ismail didampingi oleh Asrul Azis Taba serta Fuad Hasan Masyhur selaku Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) dalam pertemuan itu.

Dalam prosesnya, dilakukan pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan skema 50 persen 50 persen,” tutur Asep. 

Setelah ada kesepaktan itu, Ismail dan Asrul Azis bersama pihak Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour). 

“Sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0),” kata Asep.

Asep mengatakan, Ismail dan Asrul disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHPidana. Atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Yaqut telah ditahan KPK sejak Kamis (12/2/2026), sedangkan Gus Alex ditahan sejak Selasa (17/3/2026).

Keduanya dijerat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur tentang adanya kerugian negara. Berdasarkan perhitungan KPK bersama BPK, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai Rp 622 miliar.

Gerakan Jumsih Serang Menguat: Kolaborasi OPD Jadi Motor Perubahan Lingkungan Kota

By On Jumat, Maret 27, 2026

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan kembali digaungkan Pemerintah Kota Serang melalui kegiatan Jum’at Bersih (Jumsih) yang digelar di kawasan Pasar Induk Rau (PIR), Sumurpecung, Kecamatan Serang. Jumat, 27 Maret 2026.

Kegiatan ini bukan sekadar aksi bersih-bersih biasa, melainkan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang. 

Berdasarkan surat edaran resmi, Nomor 600.4/297/DLH/III/2026 tentang setiap OPD diwajibkan mengirimkan 20 personel untuk turut ambil bagian dalam penataan dan pembersihan area pasar yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran para pimpinan OPD turut memberi warna tersendiri dalam kegiatan ini. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Asep Setiawan, bersama jajaran kepala bidang dan stafnya terlihat aktif terlibat langsung di lapangan, membersihkan area pasar bersama peserta lainnya.

Keterlibatan lintas sektor ini, kata Asep  mencerminkan kuatnya semangat kolaborasi dalam menghadapi persoalan sampah perkotaan. 

Pendekatan pentahelix—yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas—menjadi fondasi penting dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Asep Setiawan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan program ini yang dinilai mampu membangun kesadaran kolektif.

“Program ini sangat positif karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, provinsi, penggiat lingkungan, hingga kementerian. 

Ini menunjukkan bahwa penanganan sampah adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Sementara itu, komitmen kuat juga ditunjukkan oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi, yang sebelumnya telah menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung keberlanjutan program Jumsih di seluruh wilayah kota.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Serang akan memperkuat infrastruktur pendukung dengan menyediakan kendaraan pengangkut sampah di berbagai titik strategis. "Tidak hanya di Pasar Induk Rau, fasilitas ini juga akan menjangkau kawasan padat aktivitas seperti pusat perbelanjaan dan ruang publik lainnya, termasuk Royal Baroe",

"Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus menjaga kebersihan kota secara konsisten," pungkasnya

Perlu disampaikan bahwa Jumsih ini bukan hanya sekedar rutinitas, akan tetapi Jumsih kini menjadi simbol gerakan perubahan—bahwa kota bersih dimulai dari kolaborasi dan kepedulian bersama.

Wali Kota Serang Budi Rustandi Terima Kunjungan Pengusaha Asal Negeri Tirai Bambu

By On Kamis, Maret 26, 2026

Wali Kota Serang Budi Rustandi menerima kunjungan pengusaha dari Negeri Tirai Bambu. Aula Sekretariat Daerah Kota Serang. Kamis (26/3/2026).

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Wali Kota Serang Budi Rustandi menerima kunjungan pengusaha dari Negeri Tirai Bambu. Aula Sekretariat Daerah Kota Serang. Kamis (26/3/2026). 

Kunjungan Para pengusaha dari Negeri Tirai Bambu ini menjadi langkah awal untuk kerja sama internasional di berbagai sektor strategis, mulai dari investasi kawasan industri hingga pertukaran di bidang pendidikan tinggi.

Walikota Serang, Budi Rustandi, menyambut langsung kedatangan para pengusaha tersebut.

Walikota Serang Budi Rustandi dalam sambutannya, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kementerian pusat terkait hubungan internasional antar kota dan antar negara.

Alhamdulillah hari ini bisa diterima, dilanjutkan diskusi terkait apa aja yang bisa dikerjasamakan. Dari sektor investasi, dari sekolah ya, dari sarjana S1, termasuk dosen dan mahasiswa,” ujar Budi.

Budi menambahkan, harapannya agar Kota Serang dapat belajar dari kemajuan Kota Weifang Cina.

Budi berharap, kita harus bisa mencontoh kota yang bagus dan bagaimana Kota Serang ini bisa menjadi kota yang maju. 

Kalau kita melihat dari kota mereka kan luar biasa kemajuan baik teknologinya, perkotaannya, dan luar biasa karena SDM-nya juga lebih unggul daripada kita. Kata Budi.

Perwakilan dari rombongan, Director Raising Capita, Dr. Roden Xue Ruiteng melalui juru bicaranya Lili Kusuma Candra, sekaligus Presiden Direktur Golden Gate mengungkapkan, salah satu pertimbangan para pengusaha asal Kota Kuiwen Weifang ingin membangun kerjasama dengan Kota Serang adalah, Kota Serang memiliki letak geografis dengan Kota administrasi Jakarta. 

"Posisi tersebut dinilai akan sangat menguntungkan dalam proses pengurusan dan izin-izin" ungkapnya.

Kota Serang juga memiliki potensi yang kuat dan tinggi untuk berinvestasi, ” ujarnya.

Lili menambahkan, rencananya, para pengusaha dari Negeri Tirai Bambu itu akan langsung berkeliling di Kota Serang untuk melihat secara langsung potensi yang dimiliki Kota Serang, sekaligus menilai investasi yang akan ditanamkan.

Menurut Lili, kunjungan perwakilan dari Kota Kuiwen Weifang merupakan kali pertama di Indonesia, khususnya di Kota Serang dalam menjalin kerjasama diberbagai bidang industri dan pendidikan hingga infrastruktur

Dan kami sangat serius untuk menjalin kerjasama dengan Kota Serang. Mereka (Pengusaha) percaya Kota Serang memiliki banyak kelebihan dan ramah terhadap investasi. Tutupnya.

Soroti Kewenangan JPN, Muhammad Ridwan Ajukan Keberatan dalam Sidang Gugatan Sekda Kota Serang di Pengadilan Negeri

By On Rabu, Maret 18, 2026

KONTRAS7.CO.ID – Kota Serang – Sidang Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2026/PN Srg terkait dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Serang resmi digelar di Pengadilan Negeri Serang pada Senin, 16 Maret 2026.

Pihak Penggugat, Arie Budiarto, hadir didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Ridwan, S.H., M.H., M.M., yang secara aktif menyampaikan sikap hukum dalam jalannya persidangan.

Sementara itu, Tergugat 1 (Sekretaris Daerah Kota Serang), Tergugat 3 (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Serang), serta Tergugat 4 (Inspektorat Kota Serang) tidak hadir dan diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri Serang. Adapun Tergugat 2 (Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara) juga tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya.

Selain itu, Turut Tergugat 1 (Wali Kota Serang) tidak hadir dan diwakili oleh JPN dari Kejaksaan Negeri Serang, sedangkan Turut Tergugat 2, yakni Tim Evaluasi Kinerja Sekda Kota Serang, tidak hadir tanpa keterangan.

Majelis hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan pemanggilan kedua, dengan sidang lanjutan ditetapkan pada Kamis, 2 April 2026.

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Penggugat, Muhammad Ridwan, mengajukan keberatan secara terbatas terhadap keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN), khususnya terkait pemberian kuasa oleh Tergugat 1 (Sekretaris Daerah Kota Serang).

Menurutnya, keberatan tersebut disampaikan secara proporsional dan tidak ditujukan kepada seluruh pihak. 

“Kami tidak mempermasalahkan keterlibatan JPN terhadap Tergugat 3, Tergugat 4, maupun Turut Tergugat 1. Namun, dalam konteks Tergugat 1, perlu ada kejelasan batas kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kepentingan jabatan dan kepentingan personal,” ujar Muhammad Ridwan.

Ia juga menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga tertib hukum serta memastikan proses persidangan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Keberatan tersebut telah dicatat secara resmi oleh Panitera Pengganti dalam berita acara persidangan untuk menjadi perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Serang. Ungkapnya.

Muhammad Ridwan menegaskan bahwa perkara ini bukan sekadar persoalan formalitas, melainkan menyangkut integritas jabatan publik serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

“Kami akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas sebagai bagian dari komitmen terhadap penegakan hukum dan kepentingan masyarakat,” tutupnya.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *