Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Ketua Komisi Kejaksaan Ingatkan Jaksa : Jaga Sikap dan Perilaku

By On Rabu, April 23, 2025

Ketua komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi 

KONTRAS7.CO.ID - Bangka Belitung - Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi mengingatkan, para jaksa dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kejaksaan supaya menjaga sikap dan perilaku, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. “Ketika Bapak Ibu memakai seragam, jangan merasa gagah. Pakai mobil dinas, pelat Kejaksaan, jangan petantang- petenteng juga karena yang diawasi publik itu bukan hanya kinerja, tapi juga perilaku kita sehari-hari,” kata Pujiyono saat memberi arahan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung, Selasa (22/4/2025).

“Public trust itu terbentuk karena dua hal, yakni profesionalisme dan perilaku. Profesionalisme jelas ada aturannya, ada SOP, ada arahan pimpinan. Tapi sikap dan perilaku, itu tergambar dari keseharian,” ujar Pujiyono.

Pujiyono mengatakan, para jaksa dan ASN di lingkungan kejaksaan wajib menjaga perilaku mereka demi menjaga kepercayaan publik terhadap Kejaksaan yang saat ini berada dalam posisi baik.

"Ia mengingatkan bahwa di era media sosial, kesalahan sekecil apapun bisa dengan cepat diviralkan dan merusak citra institusi. “Kalau ada 99 persen kebenaran dan hanya 1 persen kesalahan, yang diviralkan di media sosial justru satu persen itu. Maka menjaga sikap dan perilaku itu tidak mudah,” tegasnya.

Pujiyono menambahkan bahwa integritas dan sikap profesional tidak bisa diajarkan sepenuhnya di bangku kuliah. Menurut dia, keteladanan pimpinan, baik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajati) dan Wakilnya ataupun Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), merupakan kunci utama pembentukan karakter aparat penegak hukum. “Integritas tidak bisa diwariskan dari dosen. Tapi bisa diteladani dari pimpinan. Maka para Kajati, Wakajati, Kajari, harus sadar bahwa mereka sedang ditiru oleh anak buahnya,” ungkap Pujiyono.

Pemkot Serang MoU Dengan KAI, Walikota Serang Wujudkan Harapan Masyarakat

By On Senin, April 21, 2025

Pemerintah Kota Serang MoU dengan PT.KAI
Senin, 21 April 2025.

KONTRAS7.CO.ID -  Kota Serang - Rencana pembangunan Jalur Kereta Rel Listrik (KRL) dari Kota Serang langsung ke Jakarta akan segera terwujud.

Pemerintah Kota Serang secara resmi bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) 1 Jakarta, untuk pembangunan jalur Kereta Rel Listrik (KRL) yang akan diperluas dari Kota Serang Banten hingga Jakarta.

WaliKota Serang Budi Rustandi mengatakan, penandatanganan Memorandum of Understanding atau kerja sama ini menjadi langkah awal dalam rencana pengembangan transportasi massal yang diharapkan mampu mengurai kemacetan dan mendukung mobilitas warga kota Serang, di Aula Setda Pemerintah Kota Serang, Senin 21 April 2025.

"Kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan aset antara Pemerintah Kota Serang dan PT KAI, yang akan diatur lebih lanjut dalam perencanaan teknis," ungkap Budi.

Kerja sama ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Serang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses transportasi massal yang lebih baik bagi masyarakat khususnya Kota Serang, tegasnya.

“Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah Kota Serang dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Kota Serang. Program besar ini juga akan mendapat dukungan dari pihak PLN agar urusan birokrasi ke depan bisa lebih mudah,” imbuhnya.

Ia mengatakan proyek pembangunan kereta rel listrik (KRL) ini akan mulai dirancang oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2025 ini dan ditargetkan pembangunan konstruksi fisik akan dimulai pada tahun 2026. Kata Budi.

"Dengan hadirnya KRL hingga ke Kota Serang, kami berharap konektivitas antar wilayah semakin meningkat dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih pesat," ujarnya.

Ditempat yang sama, Eksekutif Vice President (EVP) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta Yuskal Setiawan mengatakan, untuk kapasitas trek saat ini masih mencukupi untuk mengakomodasi tambahan perjalanan KRL tanpa perlu membangun jalur baru.

"Terkait rute yang akan digunakan, jalur kereta api saat ini sudah tersedia, yakni dari Merak menuju Rangkas Bitung dan Jakarta," ungkapnya.

Namun, untuk mengintegrasikan jalur tersebut dengan layanan KRL, masih dibutuhkan penyesuaian teknis, termasuk instalasi jaringan listrik di atas rel (overhead catenary system). Katanya.

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Ungkap Peredaran Narkotika di Apartemen Mewah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

By On Minggu, April 20, 2025

Barang bukti sabu 10,4 Kg. 

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara (Jakut).

Polisi turut menyita barang bukti 10 kilogram sabu dalam kasus tersebut. "Barang bukti yang diamankan mencakup total 10,4 kilogram sabu," kata Kasubdit 3 AKBP Ade Chandra dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).

Pengungkapan berawal setelah menerima informasi masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan sosok perempuan yang disebut-sebut sebagai 'Kaka'. Pada Sabtu (19/4/25).

Anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bergerak cepat dan berhasil menangkap pria berinisial (S) yang diketahui sebagai kurir barang haram tersebut. Pria (S) ditangkap di pinggir Jalan Iskandar Muda, Lemo, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.

"Di tempat ini, berhasil menangkap seorang pria inisial (S) saat hendak menyerahkan dua bungkus besar sabu. Dari penggeledahan awal, ditemukan 2 kilogram sabu serta kunci dan akses masuk ke sebuah apartemen," ungkapnya.

Anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya lalu melakukan pengembangan dan penggeledahan salah satu unit di lantai 38 apartemen mewah di Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Di apartemen tersebut, polisi menyita barang bukti lainnya.

"Di lokasi ini ditemukan 8 bungkus besar dan 6 bungkus sedang sabu, dengan total berat mencapai 8.441 gram," ucapnya.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman, termasuk memburu sosok 'Kaka'. Tersangka S dan barang bukti saat ini sudah diamankan di Polda Metro Jaya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Apresiasi Pengungkapan Penyelundupan Sabu Jaringan Internasional oleh Polri

By On Rabu, April 16, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mengapresiasi Bareskrim Polri yang membongkar kasus penyelundupan ratusan kilogram sabu dari jaringan internasional Malaysia-Indonesia di Aceh. Ia menilai Polri konsisten dan serius dalam menegakkan hukum.

"Tentu kita sangat apresiasi langkah cepat dan terukur yang dilakukan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dalam menggagalkan penyelundupan 192 kilogram sabu dari jaringan internasional Malay-Indo. Ini merupakan bukti bahwa Polri tetap konsisten dan serius dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, khususnya terhadap kejahatan transnasional," pungkas Rano, Selasa (15/4/2025).

Meski begitu, Rano menekankan bahwa pengungkapan kurir dan penyitaan barang bukti hanyalah permulaan. Ia terus mendorong agar pengusutan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus menyasar dan menelusuri aktor intelektual di balik jaringan ini.

"Termasuk di dalamnya siapa yang menjadi pemodal, koordinator lintas negara, dan keterlibatan oknum-oknum instansi negara apabila ada," ujar Rano.

Menurut Rano, penting juga untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara akuntabel dan transparan, serta disertai penelusuran terhadap aset hasil kejahatan (asset tracing) guna mendukung upaya pemiskinan bandar narkoba, sebagaimana dalam UU TPPU.

"Kami juga meminta agar kerja sama internasional, terutama dengan APH di Malaysia dan negara transit lain diperkuat untuk membongkar rantai pasok narkotika yang melibatkan wilayah perairan Indonesia. Ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mempersempit ruang gerak jaringan narkotika lintas batas," jelas Rano.

Ia menilai pengungkapan kasus ini adalah prestasi, tapi sekaligus pengingat bahwa ancaman narkotika terhadap bangsa ini masih sangat nyata. Menurutnya, Komisi III DPR akan terus mengawasi dan mendukung penguatan kelembagaan Polri dalam kerangka supremasi hukum dan perlindungan masyarakat.

Sebelumnya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri membongkar penyelundupan 192 kilogram sabu dari jaringan internasional Malaysia-Indonesia (Aceh). Satu orang tersangka yang berperan sebagai kurir diamankan polisi.

Viral ! Undian Peserta Liga 4 di Duga Curang, Erick Thohir: Harus Pengundian Ulang

By On Minggu, April 13, 2025

Ketua Umum Asprov PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta, Dessy Arfianto 
saat melakukan undian Liga 4.

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Viral video drawing Liga 4, seorang pengurus PSSI yang diduga juga menjabat sebagai Ketua Asprov di salah satu provinsi, melakukan undian.

Namun, saat mengambil satu bola undian, dia diduga meletakkannya di sebelah kanannya di depan, namun ketika hendak menunjukkan ke kamera, tangannya bergeser dengan mengambil kertas di sebelah kiri.

Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir menyatakan bahwa pelaksanaan drawing Liga 4 berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kekecewaannya dan mendesak agar drawing tersebut diulang.

Ketua Umum Asprov PSSI 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Dessy Arfianto 
saat melakukan undian Liga 4.

Ia menegaskan bahwa kompetisi liga tidak boleh dijadikan mainan dan mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait.

PSSI juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak penyelenggara drawing Liga 4 dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Kontroversi ini mencederai semangat fair play dan merusak kepercayaan terhadap sistem kompetisi sepak bola nasional. PSSI menekankan bahwa setiap jenjang kompetisi, termasuk Liga 4, merupakan bagian penting dari ekosistem sepak bola Indonesia yang sedang dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Prabowo Bertemu Megawati, MenkoPolkam : Upaya Jaga Stabilitas Politik

By On Kamis, April 10, 2025

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4/2025).

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menjadi tokoh penting yang turut hadir ketika Presiden RI Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

Prabowo bersilaturahmi dengan Megawati di kediaman Ketum PDIP itu, Jalan Teuku Umur, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

Budi Gunawan mengatakan, pertemuan Prabowo dengan Megawati dilaksanakan dalam suasana akrab dan penuh semangat kebangsaan.

"Menandai upaya bersama untuk terus menjaga stabilitas politik nasional," kata eks Kepala BIN itu melalui keterangan persnya, Kamis (10/4/2025).

Budi Gunawan mengungkapkan, Prabowo saat bersilaturahmi dengan Megawati didampingi Menlu Sugiono, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Ketua Harian, Sekjen Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani dan beberapa elite PDIP.

Prabowo dan Megawati pun berbicara empat mata selama satu setengah jam, meskipun banyak tokoh hadir dalam silaturahmi.

Budi Gunawan menjelaskan, sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Megawati, termasuk pentingnya menjaga soliditas dan persatuan bangsa di tengah dinamika tantangan global. 

"Diskusi juga mencakup pentingnya penguatan kelembagaan dan kesinambungan kebijakan strategis," lanjutnya.

Dia mengatakan pertemuan dua tokoh menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara negarawan dan pemimpin bangsa.

"Sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam membangun arah kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional," ujar Budi Gunawan.

Tagihan Listrik Melonjak ? Arie Budiarto : Datangi PLN dan Laporkan ke Ombudsman

By On Selasa, April 08, 2025

 

Doc foto : Arie Budiarto 

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Baru - baru ini ramai perbincangan di berbagai sosial media terkait keluhan masyarakat yang melonjak tagihan pembayaran listrik pasca pemberlakuan diskon 50 persen.

Arie Budiarto sebagai aktivis pemerhati kebijakan publik, mengatakan masyarakat bisa melaporkan PT. PLN  (Persero) atas melonjaknya tagihan pembayaran listrik ke Ombudsman.

Melihat persoalan ini cenderung ramai dan menjadi perbincangan di berbagai sosial media, menurut hemat saya masyarakat bisa datang langsung ke kantor PLN untuk klarifikasi di sertai dengan bukti foto angka pemakaian listrik yang terlihat di kwh, kata Arie Budiarto saat di wawancara di kantor nya oleh media kontras7, pada Senin, 7 April 2025.

Arie Budiarto mengatakan, "hasil foto kWh bisa di sinkron kan dengan hasil foto pencatatan yang di lakukan oleh pihak petugas PLN". Ia dulu pernah terjadi kepada saya, hasil foto kWh pencatatan pemakaian listrik yang saya perlihatkan tidak ada kesesuaian dengan jumlah pemakaian, padahal hasil foto kwh pencatatan saya dengan hasil foto pencatatan petugas PLN bagian lapangan yang melakukan pencatatan sama, ternyata oknum petugas PLN bagian penginputan data dikantor terjadi kesalahan / human error masukan data angka ke sistem, ungkap nya

Atas kejadian tersebut pembayaran tetap di lakukan sesuai dengan tagihan, akan tetapi untuk bulan berikutnya, di sesuaikan dengan pemakaian dan uang yang sudah dibayarkan akan dilakukan pemotongan selisih untuk pembayaran bulan berikutnya, bisa aja berkurang uang yang di keluarkan untuk pembayaran tagihan bulan berikutnya, jelasnya

Masyarakat bisa datangi langsung ke PLN, tapi juga sampaikan ke lembaga Ombudsman. Lembaga ini memang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun BUMN," kata Arie Budiarto.

Arie mengatakan, Ombudsman yang aktif membuka pengaduan akan segera menindaklanjuti persoalan layanan publik yang diadukan oleh masyarakat. "Padahal ini persoalan tagihan yang melonjak sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi lemahnya daya beli," ujarnya.

"Jangan sampai human error/kesalahan oknum petugas PLN ikut berkontribusi terhadap penambahan beban masyarakat, yang pada akhirnya bisa menghilangkan kepercayaan publik terhadap PT. PLN ," tegas Arie Budiarto 

Selain itu, ia menilai ada beberapa hal yang bisa saja menjadi penyebab dibalik melonjak tagihan listrik yang ramai dikeluhkan masyarakat di sosial media.

"Terkait pembayaran listrik yang tiba-tiba melonjak, memang bisa karena beberapa hal, seiring dengan masa diskon 50 persen telah berakhir (pembayaran bulan februari dan maret).

- Pertama, mungkin masyarakat kaget sehingga lupa pembayaran tagihan listrik yang sebelumnya dapat diskon 50 persen sudah berakhir dan harus bayar penuh pada tagihan listrik bulan April ini

- Kedua, tanpa disadari bisa saja pemakaian listrik yang berlebihan, mengingat kondisi bulan Maret adalah bulan libur anak sekolah otomatis pemakaian listrik bertambah" contohnya penggunaan AC, atau elektronik lainnya dan faktor cuaca, contohnya bisa aja pemakaian mesin cuci atau elektronik lainnya

- Ketiga, bisa juga apa yang pernah saya alami terjadi, ada human error/kesalahan persoalan perhitungan penginputan data oleh oknum petugas PLN. Namun sampai saat ini kan belum ada keputusan dari pihak PLN mengenai kenaikan tarif dasar listrik," ujarnya

Arie Budiarto menghimbau, masyarakat bisa dalam mengelola pemakaian listrik, untuk mengetahui tagihan listrik dengan rumus total pemakaian bulan tersebut pada catatan angka kwh di kalikan dengan tarif listrik dan kritis terhadap apa yang terjadi di sertai dengan bukti antara tagihan PLN dengan bukti foto kWh dan bukti penginputan data oleh petugas PLN.

PT PLN (Persero) melalui Vice President Komunikasi Korporat, Grahita Muhammad, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tarif listrik sejak 1 Maret 2025 kembali ke tarif normal, setelah sebelumnya selama Januari–Februari diberikan diskon 50 persen oleh pemerintah.

“Untuk Triwulan Kedua 2025, tarif listrik tidak berubah. Tarif kembali normal, bukan naik,” jelas Grahita saat dihubungi, Sabtu (5/4/2025) mengutip kompastv

Menurutnya, lonjakan tagihan yang dialami pelanggan disebabkan oleh kenaikan pemakaian listrik, bukan perubahan tarif.

"Kami imbau pelanggan memantau penggunaan mereka lewat aplikasi PLN Mobile," tambahnya.

Sebagai informasi, berikut adalah tarif listrik terbaru per April 2025:

- Rumah tangga 450 VA subsidi: Rp 415/kWh

- Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp 605/kWh

- Rumah tangga 900 VA nonsubsidi: Rp 1.352/kWh

- Rumah tangga 1300–2200 VA: Rp 1.444,70/kWh

- Rumah tangga 3500 VA ke atas: Rp 1.699,53/kWh

- Nonsubsidi (Bisnis menengah daya 6.600 VA–200 kVA: reguler dan prabayar Rp 1.444,70/kWh)

- Nonsubsidi (Kantor pemerintah sedang daya 6.600 VA-200 kVA: reguler dan prabayar Rp 1.699,53/kWh).

Grahita juga menambahkan bahwa pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak ada penyesuaian tarif sejak triwulan ini dimulai. Sementara itu, masyarakat diimbau lebih bijak mengelola konsumsi listrik, terutama setelah diskon berakhir, karena subsidi pemerintah tidak berakhir.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *