Usut Dugaan Korupsi, Kejati Banten Geledah Kantor DLHK Tangerang Selatan

Usut Dugaan Korupsi, Kejati Banten Geledah Kantor DLHK Tangerang Selatan

By KONTRAS7.CO.ID On Selasa, Februari 11, 2025

Penggeledahan oleh Tim Kejati Banten

KONTRAS7.CO.ID - Tangerang Selatan- Kejaksaan Tinggi Banten mengeledah ruang kerja Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangerang Selatan dalam kasus pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah tahun 2024

Dugaan korupsi di jajaran DLHK Kota Tangerang Selatan sudah melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap dua lokasi penanganan atau pemantauan ”  kata Rangga Adekresna, Senin (10/2/2025)

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menyita beberapa dokumen yang berhubungan dengan penyidikan yang nantinya akan dijadikan alat bukti dalam perkara tersebut sehingga dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh tim penyidik Kejati Banten di dua lokasi yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dan di PT Ella Pratama Perkasa

Status penyelidikan sudah masuk dugaan korupsi kegiatan pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota tangerang selatan pada 2024 ungkapnya 

Dugaan kasus korupsi tahun 2024 di DLHK Tangsel dalam pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah.

Pihak penyedia dalam pekerjaan tersebut adalah PT EPP dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp75.940.700.000 jasa layanan pengangkutan sampah sebesar Rp50.723.200.000 dan jasa layanan pengelolaan sampah sebesar Rp25.217.500.000.

Hasil pemeriksaan sebelum adanya persekongkolan itu mendapati temuan yang diiduga ada persengkokolan antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak penyedia barang dan jasa. “ PT EPP tidak melaksanakan salah satu item pekerjaan dalam kontrak, yakni pekerjaan pengelolaan sampah yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 25 miliar ” tegasnya (red/ab)

Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien, Arie Budiarto : Ada Sangsi Denda dan Pidana Penjara

Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien, Arie Budiarto : Ada Sangsi Denda dan Pidana Penjara

By KONTRAS7.CO.ID On Kamis, Februari 06, 2025

 

Arie Budiarto

KONTRAS7.CO.ID, Kota Serang - Arie Budiarto, Ketua Ormas Badak Satria Banten menegaskan rumah sakit (RS) dilarang tolak pasien, apalagi pasien dalam kondisi darurat

"Pada kondisi darurat rumah sakit tidak boleh menolak pasien tetap harus memberikan pertolongan pertama, jadi stabilisasi pasien perlu dilakukan dan baru kemudian dilakukan rujukan," kata Arie Budiarto, di kantor ormas badak satria banten, hari kamis, 06 februari 2025

Arie Budiarto, menegaskan hal tersebut sesuai dengan Undang-undang RI  nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 174 ayat (1) fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi gawat darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan dan ayat (2) Dalam kondisi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat dilarang menolak pasien dan / atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan.

Dalam Pasal 275 ayat (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana. Ungkap arie budiarto

Arie Budiarto mengatakan apabila rumah sakit diduga menolak pasien gawat darut akan dikenakan sangsi pidana penjara  paling lama 10 (sepuluh) tahun atau sangsi denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

“ Pasal 438 ayat (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan/ atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan gawat darurat pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,0O (dua ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ”. (red)